Barometer Bali | Mangupura – Komisi I DPRD Badung gelar rapat kerja bersama sejumlah perangkat daerah di Ruang Gosana Lantai II DPRD Badung, pada, Rabu, (11/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, dengan agenda evaluasi program tahun anggaran 2026 dan koordinasi program 2027.
Dalam pertemuan tersebut Komisi I DPRD Badung soroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi pemerintah daerah, mulai dari kekurangan tenaga kerja atau pegawai hingga tunggakan pajak hotel dan restoran yang mencapai lebih dari Rp800 miliar.
Lanang Umbara mengungkapkan, Badung masih kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pemerintahan di berbagai sektor.
Kekurangan tenaga kerja itu terdiri dari guru, staf administrasi sekolah, tenaga pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pemadam kebakaran.
“Jadi kita masih kekurangan 6.000 tenaga kerja untuk di kabupaten, itu salah satu,” ujar Lanang, saat diwawancarai usai rapat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD Badung telah meminta BKPSDM berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar Pemkab Badung memperoleh kewenangan dalam memenuhi kebutuhan pegawai.
Lanang menyatakan DPRD siap memberikan pendampingan apabila diperlukan, termasuk sama-sama mendatangi pemerintah pusat untuk memperjuangkan kebijakan tersebut.
Selain persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi I juga menyoroti belum terealisasinya pengadaan kendaraan operasional Satpol PP. Padahal, pengajuan pengadaan kendaraan pengganti telah disampaikan pada 2023.
Menurut Lanang, kondisi kendaraan yang audah rusak cukup memprihatinkan dan lerlu segera mendapat perhatian. Pihaknya akan menelusuri penyebab pengadaan tersebut belum terealisasi selama beberapa tahun.
“Itu akan kita telusuri, kenapa itu bisa terlambat lama sekali sehingga mobil operasional Satpol PP kita itu cukup memprihatinkan,” kata Lanang.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Komisi I adalah tunggakan pajak hotel dan restoran yang nilainya kini mencapai lebih dari Rp800 miliar
Lanang menegaskan pajak tersebut merupakan hak pemerintah daerah dan masyarakat Badung. Sebab, pajak yang dibayarkan wisatawan melalui pengusaha hotel dam restoran seharusnya disetorkan kepada pemerintah daerah.
“Yang namanya pajak hotel dan restoran, itu adalah uang murni, haknya adalah uang Pemerintah Kabupaten Badung, atau uangnya masyarakat Kabupaten Badung, uangnya rakyat Badung yang dititipkan tamu, oleh para wisatawan kepada para pengusaha,” tegasnya.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri sejumlah anggota Komisi I DPRD Badung, di antaranya Wayan Sugita Putra, Wayan Puspa Negara, Rai Wirata, dan Tommy Martana.
Sementara dari pihak eksekutif hadir Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara, Kepala Dinas PMPTSP Made Surya Darma, serta sejumlah pimpinan perangkat daerah terkait. (rian)
