Barometer Bali | Badung – Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan Direktorat Reserse Siber Polda Bali mengamankan 28 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam aktivitas investasi fiktif dan penyalahgunaan izin tinggal di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Kamis (5/11/2026).
Dalam operasi gabungan tersebut, petugas mengamankan 24 WNA asal Kamerun, tiga WNA asal Turkmenistan, dan satu WNA asal Georgia. Lokasi tersebut diduga menjadi markas kegiatan ilegal yang dijalankan secara terorganisasi oleh puluhan WNA.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, masing-masing WNA diduga memiliki peran berbeda. Seorang WNA asal Georgia berperan sebagai manajer, 24 WNA Kamerun bertugas sebagai operator dan admin, sedangkan tiga WNA Turkmenistan bertugas sebagai petugas keamanan.
Operasi ini dilakukan berdasarkan informasi intelijen yang mengidentifikasi adanya aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap para WNA beserta dokumen keimigrasiannya.
Dari hasil pemeriksaan, sebagian besar WNA diketahui merupakan pemegang izin tinggal kunjungan multiple-entry indeks D12. Sementara itu, tiga orang lainnya diketahui memiliki izin tinggal yang sudah tidak aktif.
Dugaan penyalahgunaan izin tinggal serta pemberian keterangan tidak benar dalam proses pengajuan visa atau izin tinggal menjadi dasar penerapan tindakan administratif keimigrasian terhadap seluruh WNA tersebut.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal maupun melakukan aktivitas ilegal di Indonesia.
“Kami telah melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap 28 orang asing tersebut. Tentunya tidak akan kami biarkan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia. Kami akan proses sesuai ketentuan,” tegas Novyandri.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Bali akan terus diperkuat, khususnya di kawasan pariwisata.
Menurutnya, penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung terciptanya pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.
Ia menegaskan tidak ada ruang bagi WNA yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, maupun melakukan aktivitas yang berpotensi merusak citra pariwisata Bali.
Ramdhani juga mengapresiasi dukungan Polda Bali dalam pelaksanaan operasi gabungan tersebut, khususnya melalui pemberian informasi dan kolaborasi di lapangan.
Saat ini, seluruh 28 WNA tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai untuk menunggu proses pendeportasian. Imigrasi akan mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi terhadap seluruhnya. (red)
