Barometer Bali | Jakarta – Anggota DPR RI I Nyoman Parta mengungkapkan alasan di balik keputusannya ikut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR RI terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Parta menegaskan, langkah tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu, melainkan upaya mendorong DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk meminta penjelasan dan menguji persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Penandatanganan usulan HMP yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI itu dilakukan dalam rapat di Ruang Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Parta, HMP merupakan hak konstitusional DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Pasal 20A ayat (3) menjamin hak anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat.
Ia juga merujuk Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 yang mengatur kewenangan DPR menyatakan pendapat terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden maupun dugaan bahwa keduanya tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.
Parta menjelaskan, polemik dokumen pendidikan Gibran perlu mendapatkan penjelasan resmi, terutama setelah muncul sejumlah putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Menurutnya, DPR perlu meminta keterangan mengenai dokumen yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses verifikasi pencalonan, dasar penerbitan surat penyetaraan pendidikan, hingga bukti kelulusan yang menjadi persyaratan pencalonan.
“Bagi saya, alasan mengusulkannya sederhana. Jika keabsahan dokumen yang dipakai untuk membuktikan syarat pendidikan seorang calon wakil presiden telah dipersoalkan dalam dua putusan pengadilan, DPR perlu meminta penjelasan yang dapat diperiksa publik,” kata Parta dalam keterangan resminya, Rabu (11/11/2026).
Ia kemudian merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak ditemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran dengan jenjang SMA atau sederajat.
Selain itu, Parta menyinggung Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 batal dan mewajibkan pihak tergugat mencabutnya.
Dalam putusan tersebut, MA menilai penerbitan surat itu melanggar asas kecermatan karena dokumen yang digunakan tidak membuktikan bahwa jenjang pendidikan yang bersangkutan telah ditamatkan.
Meski demikian, Parta menekankan bahwa berbagai persoalan tersebut tetap harus diuji melalui mekanisme ketatanegaraan. Ia menyebut Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 telah mengatur tahapan serta kewenangan dalam proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden.
Untuk membawa pendapat DPR ke MK, diperlukan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, dengan syarat rapat dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Selanjutnya, MK akan memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut. Apabila dasar konstitusional pemberhentian dinyatakan terbukti, DPR dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan sesuai ketentuan konstitusi, dengan memberikan kesempatan kepada Wakil Presiden menyampaikan penjelasan.
Atas dasar itu, Parta mendorong DPR memanggil KPU untuk menjelaskan proses verifikasi pencalonan, meminta kementerian terkait menerangkan dasar penerbitan surat penyetaraan, serta memberikan ruang kepada Gibran untuk menyampaikan penjelasan dan bukti yang dimilikinya.
Ia menilai, persoalan ini seharusnya diarahkan pada pemeriksaan dokumen dan pertanggungjawaban institusi negara, bukan sekadar perdebatan mengenai pihak yang harus dipercaya.
“Kita sudah terlalu lama menghabiskan tenaga untuk memperdebatkan siapa yang harus dipercaya. Sekarang DPR harus menjawab pertanyaan yang lebih konkret. Dengan bukti apa syarat pendidikan itu dinyatakan terpenuhi, dan bagaimana negara mempertanggungjawabkan verifikasinya setelah surat penyetaraan tersebut dibatalkan?” tegasnya.
Parta berharap DPR dapat menjalankan fungsi pengawasan dan konstitusionalnya secara terbuka, sehingga persoalan yang menyangkut persyaratan jabatan Wakil Presiden tersebut memperoleh kejelasan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. (red)
