Foto: Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya (lima dari kiri) menerima Ketua BKS LPD Provinsi Bali Nyoman Cendikiawan (lima dari kanan) dan rombongan saat audiensi di Kantor Gubernur Bali, di Denpasar pada Senin (27/11/2023). (Sumber: Hms Pemprov Bali)
Denpasar | barometerbali – Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya sangat mengapresiasi keberadaan LPD di Bali, karena menurutnya hal ini sangat unik dan mungkin hanya satu-satunya ada di Indonesia.
“Bali itu sangat unik, selain mempunyai desa dinas layaknya desa-desa di Indonesia, juga memiliki desa adat yang menjadi kekuatan utama menjaga adat dan kebudayaan Bali,” ungkap Mahendra.
Hal itu dijelaskannya dalam audiensi bersama dengan Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali bertempat di ruang tamu Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, di Denpasar pada Senin (27/11).
Pj Gubernur Bali meyakini bahwa peranan LPD di Desa sangat penting, karena salah satu penggerak perekonomian warga. Menurutnya banyak warga yang sudah percaya dan tergantung dengan keberadaan LPD.
“Untuk itu ke depan saya harap LPD bisa terus melakukan sesuatu hal yang inovatif agar makin dicintai masyarakat serta terus memberikan solusi-solusi bagi permasalahan perekonomian warga,” harapnya.
Apalagi Bali mempunyai dua desa, yaitu desa dinas dan desa adat dengan Bumdes dan Bupda di dalamnya. Jika kedua badan usaha tersebut bersatu dan di bawah naungan LPD itu bisa menjadi kekuatan besar bagi perekonomian dan pembangunan desa di Bali.
“Ibaratnya Bali itu mempunyai double gardan, jadi ekonominya bisa melaju kencang,” imbuhnya.
Ia pun tidak memungkiri, jika di berbagai LPD memang terdapat sedikit masalah namun hal itu diharapkannya tidak mengganggu kinerja LPD-LPD yang sehat dan bagus. Selain itu, LPD tidak hanya mementingkan keuntungan atau bisnis semata.
“Lebih dari itu, LPD harus bisa menyelesaikan permasalahan keuangan warga, karena seperti kita ketahui sifat LPD juga pada dasarnya adalah ngayah (mengabdi) kepada masyarakat,” tandasnya.
Lebih jauh, ke depan Pj Mahendra Jaya juga meminta semua pemangku kepentingan untuk terus menjaga keberadaan LPD.
“Ibaratnya seperti main layangan, kapan perlu ditarik kapan perlu diulur, begitu juga dengan mengurus LPD. Saya yakin bapak-bapak lebih jago dari saya dalam bidang keuangan, sehingga ke depan LPD bisa terus eksis di Bali,” tutupnya.
Sementara Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat (PMA) Provinsi Bali I.G.A.K Kartika Jaya Seputra mengatakan bahwa Dinas PMA sebagai Pembina LPD telah bekerja sama dengan Badan Kerja Sama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai mitra pemerintah dalam membina LPD. Ia mengakui memang LPD di Bali tidak sepenuhnya sehat, yaitu sekitar 65%, namun pihaknya terus berupaya memperbaiki.
“Kami terus memperbaiki baik dari segi administrasi hingga SDM,” tuturnya.
Ia pun mengajak para pengurus LPD untuk memaknai LPD sebagai Kahyangan Suci di masing-masing desa, dengan para pengurus LPD sebagai para pemangkunya.
“Di sana ada Ida Bhatara Melanting, yang akan memberikan kesejahteraan bagi krama desa. Dengan subhakti krama bentuknya menabung, meminjam dan mengembalikan uang, sehingga LPD di Bali benar-benar terawat dan sehat,” tutupnya.
Sebelumnya Ketua BKS LPD Nyoman Cendikiawan melaporkan bahwa saat ini terdapat 1.493 LPD di Bali, namun tidak semua LPD tersebut beroperasi dengan baik. Saat ini usia LPD di Bali sudah mencapai 39 tahun, sehingga ia berharap Pemprov Bali bisa terus mendukung keberadaan LPD.
“Hingga saat ini BKS LPD belum mempunyai kantor tetap dan masih mengontrak, sehingga meminta bantuan Pemprov Bali untuk memfasilitasi,” pinta Cendikiawan.
Mendengar hal tersebut Pj Gubernur Bali meminta Kadis PMA untuk segera menindaklanjuti kebutuhan BKS LPD tersebut.
Sumber: Hms Pemprov Bali
Editor: Ngurah Dibia
