Kolase foto: Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) memerintahkan ESDM dan Pertamina pengecer menjual LPG 3 Kg dan Anggota DPR RI Nyoman Parta (kanan). (barometerbali/kompas/rah).
Jakarta | barometerbali – Langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi masalah distribusi LPG 3 Kg pascalarangan pengecer menjual gas mendapat apresiasi dari kalangan DPR. Namun, kritik tajam diarahkan kepada Kementerian ESDM atas kebijakan yang dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat.
“Tentu kita apresiasi respons cepat Presiden, karena antrean panjang untuk mendapatkan LPG 3 Kg sudah sangat meresahkan rakyat,” ungkap Nyoman Parta, Anggota Badan Legislasi DPR, saat ditemui usai rapat paripurna pengesahan UU BUMN di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Namun, anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menyayangkan kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut Pertamina yang dinilai menyengsarakan masyarakat. “Saya ingatkan bahwa LPG 3 Kg adalah barang bersubsidi untuk meringankan beban rakyat. Kebijakan yang menghambat distribusi hanya memperburuk keadaan,” tegas Parta.
Menurutnya, solusi utama bukanlah menghalangi jalur distribusi, melainkan memperketat pengawasan terhadap subsidi agar tepat sasaran. Ia menilai pengawasan dari Kementerian ESDM dan Pertamina selama ini sangat lemah.
“Barang bersubsidi seperti LPG 3 Kg ini sangat rawan penyalahgunaan dan salah sasaran. Maka dari itu, pengawasan harus diperketat agar tidak disimpangi oleh oknum, terutama dengan adanya disparitas harga antara LPG bersubsidi dan nonsubsidi,” jelasnya.
Parta menegaskan bahwa pengawasan yang lebih efektif akan membantu memastikan subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.
Ia berharap pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, segera memperbaiki mekanisme distribusi dan pengawasan subsidi agar krisis LPG 3 Kg ini tidak terulang di masa depan. (rah)
