Wali Kota Jaya Negara Terima Kunjungan Silaturahmi KPN Denpasar, Iman Luqmanul Hakim

IMG-20250611-WA0020
Foto: Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara di dampingi Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., di Kantor Wali Kota Denpasar pada Rabu (11/6). (Barometerbali/ayu/rah)

Barometer Bali | Denpasar – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara di dampingi Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana menerima kunjungan silaturahmi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., di Kantor Wali Kota Denpasar pada Rabu (11/6). Silahturami ini menjadi ajang perkenalan sekaligus membahas potensi kerja sama dalam bidang hukum antara Pemerintah Kota Denpasar dan PN Denpasar.

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Iman Luqmanul Hakim menyampaikan bahwa dirinya baru menjabat sebagai Ketua PN Denpasar . Ia berharap dapat dilibatkan dalam pembangunan di Kota Denpasar, utamanya dalam penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan.

Berita Terkait:  Bedah Buku Putih, LBH GP Ansor Bali Sebut Kebijakan Kuota Haji Gus Yaqut Sesuai UU

“Kami siap membantu Pemerintah Kota Denpasar dalam permasalahan terkait hukum. Saat ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah menjalin kerja sama dengan kami, dan kami sangat terbuka untuk mendukung lebih banyak instansi di lingkungan pemkot,” ungkapnya.

Sementara Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara mengucapkan selamat bertugas kepada Ketua PN Denpasar yang baru. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi PN Denpasar dalam membantu Pemkot selama ini.

Berita Terkait:  Jaga Keberadaan Destinasi Wisata Pesisir, TP PKK Badung Bersihkan Sampah Sempadan Pantai Desa Cemagi

“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Pengadilan Negeri Denpasar yang selama ini telah menjalin sinergi dengan Pemerintah Kota Denpasar. Ke depan, kami berharap kerja sama ini dapat semakin diperluas, terutama untuk mendukung aspek hukum dalam berbagai program pemerintah,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut, Jaya Negara menambahkan bahwa Dinas Kebudayaan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar juga sangat memerlukan dukungan hukum, khususnya terkait pencairan dana ke desa yang memerlukan perlindungan hukum agar tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Berita Terkait:  Kulkul PKK hingga TPS 3R, Jurus Putri Koster Atasi Sampah Berbasis Sumber

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal yang memperkuat kolaborasi antara lembaga yudikatif dan eksekutif di Kota Denpasar demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis hukum. (ayu/rah)

BERITA TERKINI

Barometer Bali merupakan portal berita aktual masyarakat Bali. Hadir dengan semangat memberikan pedoman informasi terkini seputar sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, pariwisata, budaya dan gaya hidup. Visi kami sebagai barometer informasi terbaru masyarakat Bali. Misi kami menyuarakan kebenaran dan menyajikan berita independen, berimbang dan bermanfaat.

Member of:

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI

smsi

Member of:

smsi

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI