Barometer Bali | Denpasar – Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M. Panggabean mendampingi kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dipimpin oleh Ibu Siti Hediati Soeharto beserta para anggota ke Provinsi Bali pada Senin hingga Selasa (27-28/10).
Rombongan meninjau sejumlah lokasi, diantaranya adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar dan Perum Bulog Bali yang berlokasi di Batubulan, Gianyar.
Menurut Titiek Soeharto, kunjungan tersebut adalah bagian dari agenda penguatan sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya laut, tumbuhan, dan satwa liar, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, Sahat menyampaikan bahwa perlindungan terhadap satwa dan tumbuhan liar serta langka merupakan salah satu tugas dan fungsi yang dijalankan Barantin. Sehingga menurutnya, Barantin akan terus mendukung berbagai upaya tersebut. “Barantin tentu berkomitmen, terus mendukung dan bersinergi dengan semua pihak guna perlindungan kekayaan alam hayati kita, salah satunya lewat dukungan fasilitas dan tindakan karantina terhadap repatriasi Perkici Dada Merah ke Indonesia pada bulan Juli lalu,” ungkapnya.
Demikian juga terhadap sumber daya hayati di laut, menurutnya, Barantin secara aktif telah melakukan pengawasan lalu lintas sumber daya pesisir dan laut sebagai langkah perlindungan serta pelestarian sumber daya tersebut.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Karantina Bali), Heri Yuwono yang juga turut mendampingi dalam kegiatan tersebut mrnjelaskan bahwa Karantina Bali juga mendukung ketersediaan stok pangan yang aman. Hal tersebut dilakukan melalui pengawasan dan penjaminan bahan pangan yang dilalulintaskan bebas hama penyakit serta memenuhi aspek keamanan pangan.
Lebih lanjut, Heri menjelaskan, bahwa Karantina Bali telah melakukan sertifikasi pada komoditas beras dengan data lalu lintas domestik keluar sebanyak 9 sertifikat dengan volume 5 ton, sedangkan untuk lalu lintas domestik masuk sebanyak 6 sertifikat dengan volume 41,4 ton. (rah)
