Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Jadi Fokus Utama Pemkab Bangli, Inspektur Jro Widata Pimpin Rapat Intensif

IMG-20260204-WA0006_NTH3sb7p7D
Foto: Rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli pada hari ini Selasa (3/2/2026). (barometerbali/rah)

Barometer Bali | Bangli – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli semakin memantapkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli pada hari ini Selasa (3/2/2026). Rapat yang dipimpin langsung oleh Inspektur Kabupaten Bangli, Jro Penyarikan A. Widata, dihadiri oleh seluruh Pimpinan Perangkat Daerah (PD), Para Sekretaris, kepala puskesmas, serta kepala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemkab Bangli.

Berita Terkait:  Bangli Targetkan Jadi Kabupaten Terinovatif Se-Indonesia, BRIDA Gelar BIMTEK Perkuat Ekosistem Inovasi

Dalam pemaparannya, Inspektur Jro Widata menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan oleh masing-masing perangkat daerah. “Setiap SKPD wajib menyusun laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar, meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, dan CALK. Laporan ini akan menjadi dasar konsolidasi untuk menghasilkan LKPD Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2025,” ujarnya.

Selain itu, Jro Widata juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai aplikasi utama dalam penyusunan LKPD. “SIPD RI adalah alat yang sangat penting untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” tambahnya.

Berita Terkait:  Peringati HUT WHDI, Bupati Satria Perkuat Peran Perempuan Dalam Pembangunan Daerah

Dua dinas strategis, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB), mendapatkan perhatian khusus dalam rapat ini. Disdikpora diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh sekolah di Bangli untuk menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, Dinas PMDPPKB diminta untuk aktif mendampingi desa-desa dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

Berita Terkait:  Kecamatan Bangli Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat dalam Rencana Pembangunan 2027

Rapat ini merupakan langkah konkret Pemkab Bangli dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan pembangunan di Kabupaten Bangli dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat. (rah)

BERITA TERKINI

Barometer Bali merupakan portal berita aktual masyarakat Bali. Hadir dengan semangat memberikan pedoman informasi terkini seputar sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, pemerintahan, pariwisata, budaya dan gaya hidup. Visi kami sebagai barometer informasi terbaru masyarakat Bali. Misi kami menyuarakan kebenaran dan menyajikan berita independen, berimbang dan bermanfaat.

Member of:

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI

smsi

Member of:

smsi

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA (SMSI) PROVINSI BALI