Barometer Bali | Denpasar – Pemerintah Provinsi Bali kembali mendapat sorotan positif dalam upaya pencegahan korupsi. Provinsi ini tercatat meraih peringkat terbaik nasional dalam program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) selama enam tahun berturut-turut. Namun demikian, Wayan Koster menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah lengah terhadap potensi tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikan Koster saat menghadiri rapat koordinasi program pemberantasan tindak pidana korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Inspektorat Provinsi Bali, Kamis (12/3).
Menurut Koster, praktik korupsi memiliki dampak luas yang dapat merusak berbagai sektor kehidupan masyarakat.
“Dampak korupsi sangat luas dan dapat menimbulkan permasalahan di seluruh aspek kehidupan. Praktek korupsi selain menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah juga menciptakan kondisi ekonomi berbiaya tinggi yang pada akhirnya membebani masyarakat,” kata Koster.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan Bali meraih nilai tertinggi dalam MCSP harus dibarengi dengan komitmen kuat seluruh perangkat daerah untuk menjaga integritas.
“Jangan sampai capaian kita, peringkat terbaik MCSP 6 kali berturut-turut tapi masih terjadi korupsi di Bali. Saya tegaskan kepada jajaran perangkat daerah harus bekerja dengan fokus, tulus dan lurus,” ujarnya.
Koster juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki metode khusus untuk memantau kinerja para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan transparan.
Sementara itu, Kepala Satgas V.2 Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda, menyatakan pihaknya tetap akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap sejumlah area intervensi MCSP di Pemerintah Provinsi Bali.
“MCSP di Bali relatif tinggi, tertinggi di Indonesia. Tapi tetap kita tetap perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi,” kata Al Huda.
Ia menjelaskan bahwa indikator MCSP memang dirancang sebagai sistem pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Namun demikian, sistem tersebut tidak dapat menjamin sepenuhnya bahwa praktik korupsi tidak akan terjadi.
Karena itu, KPK akan terus melakukan pendalaman terhadap capaian MCSP pemerintah daerah guna mendeteksi kemungkinan adanya penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan.(Red)
