Barometer Bali | Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi anak justru menuai kritik tajam dari kalangan akademisi, aktivis, hingga jurnalis. Dalam diskusi publik bertajuk “Menggugat MBG yang Mulia” di Graha Kosgoro, Jakarta, Senin (16/3/2026), berbagai persoalan implementasi program ini dibedah secara terbuka.
Peneliti senior Institut Development Economy and Law Studies (IDEALS), Haris Maraden, menilai MBG memang lahir dari niat baik, namun pelaksanaannya dinilai jauh dari harapan.
“Program ini mulia di atas kertas, tapi di lapangan justru kehilangan maknanya karena tidak disiapkan secara matang,” tegasnya dalam rilis yang diterima barometerbali.com, Selasa (17/3/2026).
Haris mengungkap sejumlah masalah krusial, mulai dari ketidakseimbangan pasokan dan kebutuhan, jadwal menu yang tidak terstruktur, hingga gangguan rantai distribusi. Bahkan, menurutnya, tujuan ganda program—meningkatkan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal—berpotensi gagal.
“Seharusnya ini jadi penggerak ekonomi rakyat, tapi justru rentan tidak tercapai karena persoalan teknis,” tambahnya.
Sementara itu, akademisi hukum dari LBH Kawal, Ian Mulyana, menegaskan bahwa MBG bukan program yang kebal kritik.
“Program ini bukan sesuatu yang haram dihentikan. Jika terbukti bermasalah, publik berhak menggugat,” ujarnya.
Ian memaparkan tiga jalur hukum yang bisa ditempuh masyarakat, mulai dari judicial review terhadap alokasi anggaran di Mahkamah Konstitusi, gugatan terhadap Perpres Badan Gizi Nasional di Mahkamah Agung, hingga citizen lawsuit jika terjadi dampak langsung seperti keracunan massal.
Ia juga membuka peluang langkah pidana.
“Jika ada dugaan kelalaian atau korupsi, masyarakat bisa melapor ke kepolisian, kejaksaan, hingga KPK,” tegasnya.
Kritik paling keras datang dari Raja Pane dari Forum Wartawan Kebangsaan. Ia bahkan mendorong agar program MBG dihentikan sementara.
“Saya akui ini program mulia, tapi saat ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” kata Raja.
Berdasarkan diskusi dengan jurnalis, ia mengidentifikasi sedikitnya 14 persoalan utama dalam pelaksanaan MBG. Mulai dari perencanaan yang dinilai tergesa-gesa, minimnya transparansi, hingga lemahnya koordinasi pusat dan daerah.
“Tidak ada komunikasi dua arah yang efektif, informasi sulit diakses, dan manajemennya tidak rapi,” ujarnya.
Raja juga menyoroti lemahnya pelibatan masyarakat serta aspek keamanan pangan.
“Sekolah tidak dilibatkan maksimal, orang tua tidak diberi edukasi, dan jaminan kebersihan makanan masih dipertanyakan,” tambahnya.
Selain itu, distribusi ke daerah terpencil dinilai tidak efisien, sementara transparansi anggaran disebut minim.
“Tanpa transparansi, program sebesar ini justru memicu kecurigaan publik,” pungkasnya.
Diskusi ini dihadiri mahasiswa, aktivis, dan jurnalis yang sepakat bahwa program MBG perlu evaluasi serius agar tidak menyimpang dari tujuan awalnya—meningkatkan kualitas gizi anak sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. (red)
