Barometer Bali | Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk segera memprioritaskan penanganan abrasi pantai di Bali. Hal ini dinilai mendesak guna menjaga keberlanjutan sektor pariwisata di Pulau Dewata.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan, serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam rapat itu, Lasarus menegaskan penanganan abrasi pantai di Bali perlu menjadi prioritas nasional. Ia mengatakan, Bali menyumbang Produk Domestik Bruto (PBD) sektor pariwisata nasional sebesar 55 persen atau Rp 170 triliun.
Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk perbaikan infrastruktur pantai akibat abrasi diperkirakan mencapai Rp4 triliun, yang dinilai masih relatif kecil dibandingkan kontribusi besar yang telah diberikan Bali selama ini.
“Kalau hanya Rp4 triliun kita geser ke Bali untuk memperbaiki infrastruktur pantai di Bali, sebetulnya itu masih bagian dari apa yang Bali hasilkan sendiri,” terangnya.
ia pun menyoroti dampak keterlambatan penanganan abrasi. Salah satunya membuat pihak hotel melakukan perbaikan secara mandiri untuk melindungi aset mereka.
“Kalau tidak ditangani cepat, hotel akan melakukan perbaikan sendiri. Akibatnya, pantai yang semula area publik bisa berubah menjadi area eksklusif,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi dilema bagi pemerintah. Di satu sisi, negara memiliki tanggung jawab atas kawasan pantai, namun di sisi lain pihak swasta telah melakukan investasi untuk penanganan darurat.
“Ini jadi buah simalakama. Karena itu negara harus hadir lebih cepat agar tidak terjadi privatisasi ruang publik,” kata Lasarus.
Untuk itu, ia meminta pemerintah pusat untuk menyiapkan skema khusus dalam penanganan kekurangan infrastruktur di Bali. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang kini terasa mulai dari kepadatan hingga kerusakan kawasan pesisir.
“Saya berharap Pak Menteri, dari pertemuan kita kali ini ada skema khusus untuk dilakukan di pembangunan di Provinsi Bali ini sehingga kecarut-marutan infrastruktur di Provinsi Bali ini segera bisa diatasi,” terangnya.
Sebelumnya, dalam paparanya, Gubernur Koster menyampaikan posisi strategis Bali sebagai tulang punggung pariwisata. Ia mengatakan jumlah wisatawan mancanegara ke Bali pada 2025 mencapai 7,05 juta orang, tertinggi sepanjang sejarah.
Sementara wisatawan domestik mencapai sekitar 16,3 juta orang, sehingga total kunjungan menembus 23 juta orang.
Menurut Koster, dengan kurs Rp16.500 per dolar AS, belanja wisatawan asing di Bali mencapai sekitar Rp176 triliun. Angka tersebut menyumbang lebih dari separuh total devisa pariwisata nasional.
“Ekonomi Bali sangat bergantung pada pariwisata, kontribusinya sekitar 66 persen terhadap PDRB. Karena itu infrastruktur dasar harus dipercepat agar Bali tidak mengalami penurunan kualitas,” tegasnya.
Ia memaparkan sejumlah persoalan mendesak, mulai dari abrasi pantai, kemacetan, krisis air bersih, persoalan sampah, hingga keterbatasan infrastruktur jalan dan pelabuhan.
Koster mengusulkan percepatan pembangunan underpass Jimbaran, jalan nasional Pesanggaran–Canggu, jalan wisata Klungkung–Karangasem, jalan lingkar Bali Utara, hingga pembangunan pelabuhan logistik di Karangasem dan Klungkung.
Menurutnya, lonjakan kendaraan dari Jawa ke Bali saat musim libur dan hari raya kerap menyebabkan kemacetan parah akibat keterbatasan kapasitas pelabuhan penyeberangan.
“Kami ingin ada alternatif penyeberangan dari Ketapang langsung ke wilayah Bali utara atau timur agar kepadatan tidak hanya menumpuk di satu titik,” tutup Gubernur Koster. (red/rah)
