Barometer Bali | Denpasar – Generasi muda Bali dinilai memegang peran strategis dalam menjaga identitas budaya sekaligus menentukan arah pembangunan Pulau Dewata ke depan. Hal itu mengemuka dalam talkshow bertajuk “Peran Pemuda Bali, Menguatkan Identitas dan Arah Bali di Masa Mendatang” yang digelar Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Bali di Sekretariat DPD Golkar Bali, Jumat (24/4/2026).
Ketua Komisi II DPRD Bali sekaligus Ketua AMPI Bali, Agung Bagus Pratiksha Linggih, menegaskan bahwa pelestarian adat dan budaya Bali tidak bisa dilepaskan dari kesadaran generasi muda. Ia mengajak anak muda menjawab tantangan klasik yang kerap muncul, mulai dari keterbatasan waktu, biaya, hingga persepsi relevansi budaya di era modern.
“Apakah masalahnya biaya, waktu, atau relevansi? Ini yang harus kita jawab bersama,” ujar pria yang kerap disapa Ajus Linggih ini.
Ajus Linggih menilai budaya Bali tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat, baik secara spiritual maupun ekonomi. Bahkan, menurutnya, kekuatan ekonomi Bali sangat bergantung pada keberlangsungan nilai-nilai budaya.
“Adat budaya Bali sangat relevan di seluruh elemen kehidupan kita, baik dari ekonomi maupun spiritual,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan tingginya ketergantungan ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata yang mencapai sekitar 70 persen. Karena itu, generasi muda diminta aktif mengawal arah kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Anak-anak muda harus kritis. Pemerintah adalah nahkoda yang menentukan arah identitas Bali. Pemuda berperan sebagai check and balance sekaligus menjaga agar desa adat tidak dipolitisasi,” tambahnya.
Sementara itu, akademisi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Kiki Syah, menilai Bali saat ini berada pada titik persimpangan penting dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, Bali dihadapkan pada dua pilihan strategis: memperkuat karakter agraris berbasis swasembada pangan atau bergerak menuju konsep modern island seperti Singapura.
“Kalau agraria yang dipilih, maka sektor pertanian harus diperkuat dan alih fungsi lahan harus dikendalikan. Tapi kalau menuju modern island, regulasinya harus tetap berpijak pada konsep Tri Hita Karana,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dampak pembangunan masif yang memicu lonjakan harga tanah dan berpotensi menyulitkan generasi muda, khususnya Gen Z.
“Dengan pola kerja 9 to 5, generasi muda akan semakin sulit menjangkau harga tanah yang terus naik akibat pembangunan,” katanya.
Di sisi lain, Ketua Forum Alumni KMHDI Bali, I Ketut Sae Tanju, menekankan bahwa penguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama menjaga identitas Bali di tengah dinamika pembangunan.
“Tidak bisa membangun Bali kalau SDM-nya tidak diperkuat. Pendidikan adalah jalan menuju kebijaksanaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa diiringi peningkatan kualitas SDM.
“Identitas masyarakat Bali akan kuat jika pendidikan dan ekonomi benar-benar menjadi perhatian serius. Tanpa roadmap yang jelas, identitas orang Bali bisa semakin terdegradasi,” tegas Sae Tanju yang juga Ketua Persadha Nusantara Provinsi Bali ini.
Sae Tanju juga menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan, serta mengingatkan pentingnya implementasi nyata konsep Tri Hita Karana di tengah masuknya investasi dan pelaku usaha luar daerah maupun asing.
Talkshow ini diikuti anggota AMPI Bali, akademisi, serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bali. Para narasumber sepakat bahwa masa depan Bali sangat ditentukan oleh kemampuan generasi muda menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya, penguatan ekonomi, dan arah pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah pun diharapkan hadir melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang berpihak pada penguatan identitas Bali. (red)
