Barometer Bali | Bangli – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menekankan pentingnya peran aktif kader Posyandu dalam mengenali dan membantu meneruskan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lingkungan masing-masing.
Pesan tersebut disampaikan Ny. Putri Koster saat melaksanakan aksi sosial “Membina dan Berbagi” di dua lokasi di Kabupaten Bangli, Rabu (2/9/2026). Kegiatan ini menyasar 104 kader Posyandu sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman kader mengenai transformasi Posyandu yang kini memiliki cakupan pelayanan lebih luas.
Aksi sosial diawali di Wantilan Pura Dalem Gede Sala, Desa Abuan, Kecamatan Susut. Di lokasi ini, kegiatan menyasar 50 kader dari enam Posyandu. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan di Wantilan Pura Puseh Desa Adat Bebalang, Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli, dengan melibatkan 54 kader dari lima Posyandu.
Selain pembinaan, Ny. Putri Koster juga menyerahkan bantuan kepada para kader. Masing-masing kader memperoleh 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi kader yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan masyarakat di tingkat paling dekat dengan warga.
Dalam arahannya, Ny. Putri Koster menjelaskan bahwa peran Posyandu saat ini telah mengalami transformasi. Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi telah mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
Untuk memudahkan kader mengingat enam bidang tersebut, Ny. Putri Koster memperkenalkan singkatan P3K ST, yakni Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kesehatan, Sosial, serta Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
Menurutnya, perluasan cakupan tersebut menuntut kader Posyandu untuk semakin peka terhadap kondisi masyarakat. Kader diharapkan mampu mengenali persoalan yang muncul di lingkungan sekitar, mencatat kebutuhan warga, kemudian berkoordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan.
“Misalnya, ada warga yang kesulitan melanjutkan pendidikan anak. Kader Posyandu bidang pendidikan bisa memfasilitasi dan berkoordinasi dengan perbekel setempat,” ucapnya.
Ny. Putri Koster juga mengingatkan bahwa masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan tinggi dapat diarahkan untuk memanfaatkan Program 1 Keluarga 1 Sarjana dari Pemerintah Provinsi Bali, tentunya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
“Kalau memang memenuhi syarat, bisa diarahkan ke program ini,” imbuhnya.
Selain bidang pendidikan, kader juga diminta peka terhadap persoalan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Apabila menemukan persoalan ketenteraman dan ketertiban, seperti kasus pencurian, kader dapat melakukan pencatatan dan meneruskan informasi kepada pihak terkait sesuai kewenangannya.
Dengan demikian, kader Posyandu tidak hanya berperan dalam kegiatan pelayanan di Posyandu, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan kebutuhan pelayanan dasar.
370 Posyandu Tersebar di Bangli
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan aksi sosial “Membina dan Berbagi” di wilayahnya.
Ia mengatakan, saat ini terdapat 370 Posyandu yang tersebar di 68 desa dan empat kelurahan di Kabupaten Bangli. Dengan jumlah tersebut, keberadaan kader menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dasar yang semakin luas.
Menurut Ny. Sariasih, sosialisasi mengenai transformasi Posyandu perlu terus dilakukan agar para kader maupun masyarakat memahami perubahan cakupan tugas Posyandu.
“Posyandu yang sebelumnya lebih dikenal masyarakat sebagai layanan bidang kesehatan kini memiliki cakupan yang jauh lebih luas melalui enam SPM,” ujarnya.
Ia bersama jajaran TP Posyandu Kabupaten Bangli menyatakan siap mendukung penguatan peran Posyandu sehingga keberadaannya dapat semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kader Bukan Eksekutor Seluruh Layanan
Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menekankan pentingnya membangun pemahaman kader hingga tingkat banjar. Menurutnya, perluasan cakupan Posyandu akan sulit berjalan optimal apabila kader belum memahami posisi dan tugasnya.
Ia menjelaskan, transformasi Posyandu pada prinsipnya bertujuan mendekatkan pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, kader diharapkan mampu mengenali dan mendata kebutuhan maupun persoalan warga untuk selanjutnya diteruskan melalui jalur koordinasi yang tepat.
“Sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan yang mereka butuhkan. Mari jadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar terpadu yang responsif dan berbasis data,” ujarnya.
Anom Agustina juga mengingatkan bahwa kader Posyandu bukan eksekutor seluruh layanan dalam enam bidang SPM. Kader memiliki peran dalam mencatat dan mendata persoalan yang ditemukan di masyarakat, kemudian menyampaikannya kepada kelian banjar untuk diteruskan kepada perbekel hingga jenjang pemerintahan berikutnya sesuai kewenangan masing-masing.
Melalui aksi sosial “Membina dan Berbagi”, TP Posyandu Provinsi Bali tidak hanya memberikan apresiasi kepada para kader, tetapi juga memperkuat pemahaman mengenai transformasi Posyandu.
Dengan kader yang peka, responsif, dan memahami alur koordinasi, Posyandu diharapkan mampu menjadi penghubung yang efektif antara kebutuhan masyarakat dengan pelayanan dasar pemerintah, sehingga manfaatnya dapat semakin dirasakan hingga tingkat desa dan banjar. (red)
