Barometer Bali | Denpasar – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota terus bersinergi dan bekerja sama dalam menanggulangi kemiskinan di Bali. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2025 di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Selasa (15/7).
“Terkait penanggulangan kemiskinan di Bali, kita akan bergerak bersama kabupaten/kota dengan melibatkan tim, termasuk Dinas Perkim, Dinas Sosial, dan OPD lainnya,” jelas Giri Prasta.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi kemiskinan di daerah. Menurutnya, tiga kebutuhan pokok masyarakat, yaitu sandang, papan, dan pangan, harus terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, seluruh program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus saling mendukung dan tidak boleh tumpang tindih.
“Kami melihat pembangunan dengan enam prinsip dasar, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-culture, pro-environment, dan pro-law enforcement. Salah satu contohnya, ketika kita berbicara tentang pro-poor, kita berbicara tentang pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Salah satu upaya yang akan dilakukan, lanjutnya, adalah melalui program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu yang dilaksanakan bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
“Misalnya, Pemerintah Provinsi menargetkan 1.000 rumah, kabupaten/kota 500 rumah, belum lagi melalui Forum TJSL—yang dulu dikenal sebagai CSR. Saya yakin, dalam lima tahun ke depan penanggulangan kemiskinan sangat bisa dilakukan,” ujarnya optimistis.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, menyampaikan bahwa berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Bali per September 2024 tercatat sebesar 3,8 persen, terendah secara nasional. Ia menambahkan, rapat koordinasi TKPK juga bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program dan kegiatan, serta mensinergikan kebijakan yang akan dimuat dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029. (rah)
