Barometer Bali | Denpasar – Inflasi Provinsi Bali pada Agustus 2026 mengalami peningkatan setelah pada bulan sebelumnya mencatat deflasi. Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali per 1 September 2026, inflasi Bali secara bulanan tercatat sebesar 0,61 persen (mtm), berbalik arah dari Juli 2026 yang mengalami deflasi sebesar 0,51 persen.
Bank Indonesia Provinsi Bali menyebut peningkatan inflasi tersebut terutama dipengaruhi masuknya peak season pariwisata yang mendorong peningkatan permintaan terhadap tiket pesawat dan sejumlah bahan pangan.
Selain itu, permintaan daging ayam ras turut meningkat seiring tingginya kebutuhan untuk penyelenggaraan pernikahan, upacara adat, dan ngaben. Normalisasi permintaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah libur sekolah juga menjadi salah satu faktor yang mendorong inflasi pada Agustus.
Secara tahunan, inflasi Bali meningkat dari 2,42 persen (yoy) pada Juli 2026 menjadi 3,45 persen (yoy) pada Agustus 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,19 persen, namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen.
Buleleng Catat Inflasi Tertinggi
Secara spasial, seluruh empat kabupaten/kota yang menjadi wilayah IHK di Bali tercatat mengalami inflasi bulanan pada Agustus 2026.
Kabupaten Buleleng mencatat inflasi bulanan tertinggi, yakni sebesar 1,12 persen (mtm) atau 3,61 persen secara tahunan.
Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi sebesar 0,65 persen (mtm) atau 3,64 persen (yoy). Kabupaten Badung mencatat inflasi 0,35 persen (mtm) atau 2,86 persen (yoy), sedangkan Kabupaten Tabanan mengalami inflasi 0,33 persen (mtm) atau 3,59 persen (yoy).
Dari sisi komoditas, kenaikan inflasi secara bulanan pada Agustus terutama bersumber dari meningkatnya harga daging ayam ras, tarif angkutan udara, buncis, nasi dengan lauk, serta biaya sekolah dasar.
Namun, kenaikan inflasi tersebut tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, antara lain bawang merah, bawang putih, bensin, tomat, serta baju kaos tanpa kerah atau t-shirt pria.
BI Perkuat Pengendalian Inflasi
Bank Indonesia Provinsi Bali mengapresiasi sekaligus mendukung berbagai langkah strategis yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Bali. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penguatan pemantauan harga dan intensifikasi operasi pasar guna menjaga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran.
Ke depan, sejumlah risiko masih perlu diantisipasi. Di antaranya adalah tingginya permintaan barang dan jasa selama periode peak wisatawan mancanegara Juli–September, potensi dampak musim kemarau panjang yang disertai El Nino kuat terhadap produksi pertanian, serta masih tingginya biaya angkutan barang secara global yang dapat memberikan tekanan terhadap harga barang impor.
Untuk memperkuat pengendalian inflasi, BI Bali bersama Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali terus memperkuat sinergi dan inovasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Sejumlah langkah yang dilakukan meliputi rapat koordinasi inflasi TPIP-TPID, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), pemantauan harga secara berkala, fasilitasi distribusi pangan, optimalisasi kerja sama antardaerah melalui Perumda Pangan, pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
Dengan berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali memperkirakan inflasi Bali sepanjang 2026 tetap terjaga dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen. (rah)
