Barometer Bali | Denpasar – Kepastian kebijakan dan ketersediaan proyek yang layak dibiayai menjadi kunci untuk mempercepat investasi energi surya di Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam hari kedua Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang digelar Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Provinsi Bali, dan Dewan Energi Nasional (DEN), Rabu (15/7/2026).
Pengembangan energi surya dinilai semakin penting di tengah krisis energi fosil dan dinamika geopolitik global. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap energi fosil impor dapat mengancam keamanan energi nasional.
Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kemenko Perekonomian, Sunandar, mengatakan Indonesia perlu mempercepat dan memperluas pengembangan energi surya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Menurutnya, pengembangan energi surya tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan pembangkit. Pemberdayaan masyarakat dan manfaat yang diterima masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
“Keberhasilan pengembangan energi surya tidak hanya dilihat dari fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang diterima masyarakat,” tegas Sunandar.
Sementara itu, CEO IESR Fabby Tumiwa menyebut investor tidak hanya melihat besarnya potensi energi surya. Investor membutuhkan kepastian kebijakan, risiko yang dapat dikelola, proyek yang layak dibiayai, serta tingkat pengembalian yang wajar dalam jangka panjang.
“Indonesia tidak lagi perlu membuktikan besarnya potensi energi surya. Tantangannya adalah mengubah potensi tersebut menjadi proyek yang menarik bagi investor dan lembaga pembiayaan,” ujar Fabby.
Ia menegaskan investasi pembangkit energi surya harus berjalan beriringan dengan pembangunan transmisi, interkoneksi, digitalisasi jaringan, dan sistem penyimpanan energi.
IESR menilai terdapat tiga aspek penting yang perlu diperkuat untuk mempercepat implementasi energi surya di Indonesia. Pertama, kepastian kebijakan dan target besar yang diterjemahkan dalam pipeline proyek yang jelas.
Kedua, identifikasi proyek yang bankable serta penyediaan instrumen pembiayaan yang menarik, seperti concessional loan dan blended finance. Ketiga, proses pengadaan yang lebih efisien dengan kejelasan kontrak dan pembagian risiko yang adil.
Dalam ISS 2026, IESR juga memaparkan hasil kajian bertajuk The Technological and Economic Potential of Developing Floating Solar Power Plants in the Indonesian Archipelago.
Kajian tersebut mengungkap potensi pembangkit listrik tenaga surya terapung atau floating solar photovoltaic (FPV) yang layak secara finansial mencapai 77,8 GW di 179 lokasi di Indonesia.
Potensi tersebut terdiri atas 42,5 GW PLTS terapung inland di 143 lokasi dan 35,3 GW PLTS terapung nearshore di 36 lokasi.
Fabby menyebut PLTS terapung dapat menjadi salah satu solusi penting untuk mendukung target besar Indonesia dalam pengembangan energi surya, termasuk program PLTS 100 GW.
“Jika dirancang dengan baik, PLTS terapung dapat menjadi bagian dari solusi untuk menyediakan listrik bersih bagi kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, sistem kelistrikan daerah, hingga menggantikan pembangkit fosil yang memasuki masa pensiun,” jelasnya.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, IESR mendorong integrasi lokasi potensial PLTS terapung ke dalam dokumen perencanaan energi serta tata ruang darat dan laut.
IESR juga merekomendasikan penyederhanaan perizinan pemanfaatan sumber daya air untuk PLTS terapung di waduk dan danau. Sementara untuk proyek nearshore, kejelasan proses perizinan ruang laut dan navigasi dinilai penting agar tidak menghambat investasi.
Selain itu, IESR mendorong penerapan mekanisme reverse auction atau lelang terbalik yang kompetitif berbasis harga untuk mempercepat pengembangan PLTS terapung.
Melalui mekanisme tersebut, pemerintah dapat menyiapkan kajian kelayakan awal, sehingga pengembang dapat berkompetisi dari sisi harga, teknologi, dan kemampuan implementasi. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan tarif listrik yang lebih kompetitif sekaligus mempercepat proyek energi surya yang siap dikembangkan. (rah)
