Barometer Bali | Denpasar – Menjelang Kongres XXXIV dan Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) ke XXXIII PMKRI yang akan berlangsung di Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Juli 2026 mendatang. PMKRI Cabang Denpasar mendorong agar forum tertinggi organisasi tersebut tidak hanya menjadi arena pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum refleksi terhadap arah gerak PMKRI ke depan.
Alexndro Rolandi yang merupakan kader PMKRI Denpasar itu menilai tantangan yang dihadapi PMKRI saat ini jauh lebih besar dibanding sekadar memilih Ketua Pengurus Pusat atau menyusun komposisi kepengurusan baru. Organisasi membutuhkan agenda yang mampu menjawab kebutuhan kaderisasi, konsolidasi nasional, serta penguatan relevansi PMKRI di tengah perubahan sosial, politik, dan teknologi yang semakin cepat.
Roland menjelaskan, Kongres dan MPA seharusnya menjadi ruang untuk merumuskan kembali orientasi perjuangan organisasi dalam beberapa tahun ke depan.
“Menurut saya, yang paling penting bukan siapa yang akan terpilih nanti, melainkan PMKRI ingin menjadi organisasi seperti apa setelah Kongres dan MPA. Kalau kita mampu menjawab pertanyaan itu, maka soal figur akan mengikuti dengan sendirinya,” ujar Roland Calon Ketua Pengurus Pusat PMKRI St. Thomas Aquinas periode 2026-2028, pada Minggu (31/5/2026).
Ia mengatakan PMKRI membutuhkan penguatan kembali pada aspek kaderisasi sebagai fondasi utama organisasi.
“PMKRI lahir sebagai organisasi kader. Karena itu, ukuran keberhasilan kita tidak hanya dilihat dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari seberapa kuat proses pembentukan kader, seberapa hidup cabang-cabang, dan seberapa besar kepercayaan kader terhadap organisasinya sendiri,”pungkasnya.
Selain kaderisasi, menurutnya konsolidasi nasional juga menjadi agenda penting yang perlu mendapat perhatian serius.
“Kita memiliki cabang yang tersebar dari berbagai daerah dengan pengalaman dan tantangan yang berbeda-beda. Kongres dan MPA harus menjadi momentum untuk memperkuat kembali rasa kebersamaan dan persaudaraan di antara seluruh kader PMKRI,”ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dinamika menjelang forum nasional merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan organisasi kader.
“Perbedaan pandangan dan pilihan merupakan bagian dari demokrasi organisasi. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh proses itu tetap dijalankan dengan semangat persaudaraan dan tanggung jawab terhadap masa depan PMKRI,”imbuhnya.
Ia berharap Kongres dan MPA Ruteng dapat menghasilkan tidak hanya kepemimpinan baru, tetapi juga arah strategis organisasi yang lebih kuat dalam menjawab tantangan Gereja, bangsa, dan generasi muda Indonesia.
Dengan demikian, forum tertinggi PMKRI tidak berhenti sebagai agenda pergantian pengurus, melainkan menjadi momentum pembaruan organisasi untuk menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. (red)
