Barometer Bali | Denpasar – Wacana pengalihan sistem pembayaran gaji (payroll) aparatur sipil negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat perhatian serius dari anggota DPD RI, Ida Bagus Rai Darmawijaya Mantra.
Rai Mantra menilai kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi likuiditas BPD Bali sekaligus melemahkan kekuatan fiskal pemerintah daerah. Karena itu, ia menyatakan tidak setuju apabila wacana tersebut benar-benar diterapkan tanpa kajian yang mendalam.
“Saya tidak setuju apabila payroll ASN dialihkan begitu saja ke Himbara. Kebijakan ini tidak hanya berdampak terhadap model bisnis BPD Bali, tetapi juga berpotensi mengguncang kekuatan fiskal daerah,” ungkap Rai Mantra kepada wartawan di Denpasar, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini telah menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang dapat menekan pendapatan daerah dan memengaruhi pelaksanaan pembangunan.
Selain itu, penyesuaian Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) juga menyebabkan perubahan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kenaikan jumlah masyarakat pada kelompok desil tertentu dinilai dapat menambah tanggungan pemerintah daerah.
“Bagi daerah yang memiliki fiskal kuat, penyesuaian DTSEN mungkin tidak menjadi persoalan besar. Namun, bagi daerah dengan kemampuan fiskal lemah, kondisi tersebut akan menyulitkan pelaksanaan pembangunan,” tegas putra mantan Gubernur Bali Prof. Ida Bagus Mantra tersebut.
Rai Mantra menjelaskan, selama ini model bisnis BPD Bali berjalan dengan baik dan relatif stabil. ASN di Bali menjadi salah satu pasar penting bagi bank daerah, baik melalui simpanan maupun fasilitas kredit.
Dana dari payroll ASN yang tersimpan dalam bentuk giro dan tabungan merupakan sumber dana murah yang dapat dikelola BPD Bali untuk mendukung penyaluran kredit dan kegiatan usaha lainnya. Di sisi lain, pinjaman ASN juga menjadi bagian penting dari aset produktif bank tersebut.
“Likuiditas BPD Bali selama ini cukup terbantu oleh payroll ASN melalui giro dan tabungan. Tidak bisa dipungkiri, pinjaman ASN juga menjadi aset yang cukup besar bagi BPD Bali,” katanya.
Ia mengingatkan, sebagian besar saham BPD Bali dimiliki pemerintah daerah. Kinerja bank akan berpengaruh terhadap besaran dividen yang diterima pemerintah daerah dan selanjutnya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
“Pemerintah daerah selama ini memperoleh dividen dari kepemilikan saham di BPD Bali. Dividen tersebut ikut memperkuat pendapatan dan fiskal daerah. Jika pendapatan BPD menurun, tentu dampaknya juga akan dirasakan pemerintah daerah. Ini yang harus diwaspadai,” kata Rai Mantra.
Ia menegaskan, upaya sentralisasi pengelolaan aset melalui Danantara maupun penguatan bank-bank Himbara pada dasarnya tidak selalu buruk. Namun, setiap perubahan kebijakan harus mempertimbangkan keberlangsungan bank daerah dan kondisi fiskal masing-masing wilayah.
“Sentralisasi bukan berarti tidak baik, tetapi harus disertai kajian yang komprehensif. Jangan sampai perubahan model bisnis justru membahayakan keberlangsungan bank daerah dan melemahkan fiskal pemerintah daerah,” ujarnya.
Rai Mantra berharap wacana pengalihan payroll ASN tersebut dikaji kembali dengan melibatkan pemerintah daerah serta pengelola BPD. Menurutnya, kebijakan nasional tetap harus memberikan ruang bagi bank daerah untuk bertumbuh dan berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah masing-masing. (Red)
