Barometer Bali | Denpasar – Setelah melewati perjalanan 25 tahun atau Jubelium Perak penyelenggaraan Tri Hita Karana (THK) Awards, program penghargaan yang mengusung nilai-nilai kearifan lokal Bali tersebut mulai diarahkan menjadi sebuah gerakan (movement) pada 2026.
Gerakan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya kehidupan yang harmonis sekaligus meningkatkan kenyamanan dan kebahagiaan masyarakat yang tinggal di Bali.
Ketua THK, I Gusti Ngurah Wisnu Wardana, mengatakan perjalanan THK Awards sejak pertama kali diluncurkan pada 2000 telah mencatat berbagai rekam jejak yang menjadi bagian penting dalam perjalanan program tersebut.
“Sejak di-launching tahun 2000, kami memiliki track records yang akan menorehkan tinta emas dalam perjalanan THK Awards,” ujar Wisnu Wardana saat melepas Tim III yang akan melakukan asesmen terhadap sejumlah hotel di Ubud, Rabu (7/10/2026).
Tim III berangkat dari Kantor THK Denpasar. Tim yang dikoordinatori Prof. Dr. I Made Wijaya Kusuma, MAP, didampingi Dr. Ida Ayu Ekasriadi dan Putu Mahendra Dewi, dijadwalkan melakukan asesmen di Puri Gangga Resort, Ubud.
Ketiga asesor tersebut akan melakukan penilaian berdasarkan tiga bidang utama dalam konsep Tri Hita Karana, yakni Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan.
Wisnu menjelaskan, THK Awards 2026 tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai ajang pemberian penghargaan kepada pelaku usaha pariwisata. Lebih dari itu, program ini diarahkan menjadi gerakan yang menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal Bali.
“THK Awards 2026 tidak hanya sebatas pemberian penghargaan (awards), tetapi akan menjadi sebuah gerakan (movement) yang mengingatkan bahwa local wisdom Tri Hita Karana merupakan konsep hidup harmoni dari leluhur Bali yang harus terus dijaga,” tegasnya.
Menurut Wisnu, perjalanan dan rekam jejak THK Awards juga diarahkan untuk mendorong pembangunan Bali agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah hukum adat dan nilai-nilai yang diwariskan leluhur.
Salah satunya dengan tetap berpegang pada Bhisama atau fatwa adat yang menjadi bagian dari pedoman kehidupan masyarakat Bali.
“Sebagai lembaga masyarakat, THK Awards selalu berpegangan pada fatwa adat, sehingga kita eling terhadap budaya luhur kita,” ujar Wisnu, yang juga dikenal sebagai wartawan senior dan pernah menjabat Sekretaris Himpunan Penulis Pariwisata (HPP) Bali pada era 1980-an.
Di tingkat nasional, Wisnu menyebut pelaksanaan THK Awards juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan memperhatikan kearifan lokal.
Sementara di tingkat internasional, program tersebut disebut telah memperoleh pengakuan dari UN Tourism pada 2015.
“Pengakuan internasional kami terima tahun 2015 dari UN Tourism, lembaga PBB yang membidangi kepariwisataan,” ujarnya.
Karena itu, Wisnu berharap perkembangan pariwisata Bali ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung nilai etika, keberlanjutan, budaya, serta keharmonisan kehidupan masyarakat.
“Lewat Global Code of Ethics for Tourism, kami berharap pariwisata Bali akan menjadi destinasi yang bermartabat dan beretika,” pungkasnya. (rian)
