Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, akhirnya buka suara secara detail terkait berbagai tudingan yang diarahkan kepada proyek Kawasan Turyapada Tower di Buleleng. Di tengah munculnya narasi bahwa proyek tersebut hanya menjadi simbol mercusuar dan menguntungkan kelompok tertentu, Koster justru memaparkan data pembangunan, skema manfaat ekonomi, hingga dampak langsung yang sudah dirasakan masyarakat Bali Utara.
Koster menegaskan, pembangunan Turyapada Tower bukan proyek asal bangun tanpa arah. Lokasi tower dipilih berdasarkan kajian akademik Universitas Udayana agar mampu menjangkau siaran televisi digital hingga minimal 85 persen wilayah Bali Utara.
“Jadi jangan dipelintir seolah ini proyek asal-asalan. Semua ada kajiannya. Lokasi dipilih berdasarkan hitungan teknis agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Gubernur Koster di Denpasar, Senin 18 Mei 2026.
Ia juga menepis tudingan pembebasan lahan dilakukan sembarangan. Menurutnya, seluruh proses pembebasan lahan dilakukan melalui mekanisme resmi negara dengan penilaian independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Penggunaan uang negara diaudit BPK. Tidak boleh menentukan harga sesuka hati. Semua melalui appraisal independen dan kesepakatan warga pemilik lahan lewat musyawarah,” katanya.
Koster menjelaskan total lahan yang dibebaskan mencapai 13,9 hektar dengan nilai anggaran Rp63,4 miliar. Tahap pertama seluas 6,6 hektar dan tahap kedua 7,3 hektar. Ia menegaskan lahan tersebut merupakan milik petani yang selama ini hanya cocok digunakan untuk tanaman bunga dan tidak produktif untuk sektor lain.
Namun yang paling disorot Koster adalah narasi yang mereduksi Turyapada hanya menjadi tower televisi. Menurutnya, cara pandang seperti itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap konsep pembangunan kawasan terpadu yang sedang dibangun Pemerintah Provinsi Bali.
“Turyapada bukan sekadar tower pemancar TV. Ini kawasan ekonomi baru Bali Utara. Ada planetarium, restoran putar 360 derajat, sky walk, convention hall, gondola, pusat UMKM, sampai kawasan wisata kelas dunia,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut Turyapada disiapkan menjadi ikon baru Indonesia yang mampu bersaing dengan landmark internasional.
“Kita ingin Bali punya kawasan berkelas dunia. Jangan minder. Kalau negara lain punya Eiffel Tower, Tokyo Tower, Toronto Tower, Bali juga harus punya kebanggaan sendiri,” ujar Koster.
Pembangunan tahap pertama dengan anggaran Rp349,3 miliar telah selesai. Saat ini Pemprov Bali tengah menuntaskan tahap kedua berupa interior, penataan kawasan, pembangunan gondola, dan akses jalan masuk dengan anggaran Rp295,7 miliar. Seluruh proyek ditargetkan selesai November 2026.
Di tengah kritik soal manfaat ekonomi, Koster justru membeberkan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat Buleleng kini sudah menikmati siaran televisi digital tanpa parabola berkat beroperasinya tower tersebut. Bahkan jangkauan siaran sudah mencapai sebagian wilayah Jembrana.
“Tiga puluh stasiun televisi sudah memanfaatkan tower ini. Sekarang mereka tidak perlu lagi bangun tower sendiri-sendiri yang merusak tata ruang. Semua cukup sewa melalui Pemprov Bali,” katanya.
Koster juga menepis tudingan bahwa masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton. Ia memastikan warga sekitar akan menjadi bagian utama dari ekosistem ekonomi Turyapada.
“Koperasi lokal dan UMKM akan kita siapkan di kawasan. Anak-anak muda lokal diprioritaskan ikut pelatihan dan bekerja di sana. Bahkan sekarang tenaga kerja yang direkrut sudah berasal dari warga sekitar,” ujarnya.
Tak hanya itu, sekitar 40 rumah warga di sekitar kawasan juga akan direnovasi menggunakan APBD Provinsi Bali agar menjadi rumah layak huni dan harmonis dengan kawasan wisata Turyapada. Pemerintah Provinsi Bali juga akan membangun pura dan wantilan sesuai permohonan desa adat setempat.
Di akhir penjelasannya, Koster menegaskan pengelolaan kawasan nantinya dilakukan secara profesional melalui pihak ketiga agar menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Bali dan Kabupaten Buleleng.
“Kalau kawasan ini sudah berjalan penuh, pendapatan yang dihasilkan diproyeksikan bisa mengembalikan biaya pembangunan dalam waktu kurang dari 10 tahun. Setelah itu menjadi sumber PAD untuk Bali secara berkelanjutan,” harapnya.
Bagi Koster, polemik Turyapada seharusnya tidak dilihat dari kacamata sinisme politik jangka pendek. Sebab proyek itu sedang dipersiapkan sebagai titik balik pemerataan pembangunan Bali Utara yang selama puluhan tahun tertinggal dibanding wilayah selatan Bali.
“Kalau Bali Utara terus ditolak untuk maju, lalu kapan wilayah ini bisa berkembang? Jangan sampai kita sibuk memelihara curiga, tapi lupa membangun masa depan,” tutup Gubernur Koster. (red)
