Barometer Bali | Klungkung – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mematangkan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan prima. Hal tersebut ditegaskan melalui Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) yang digelar di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung pada Selasa (9/6/2026).
Deklarasi dan penandatanganan Pakta Integritas kali ini diikuti secara serentak oleh lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yaitu Dinas Ketenagakerjaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klungkung.
Acara inti diisi dengan pembacaan komitmen bersama oleh kelima Kepala OPD tersebut, yang dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen komitmen dan Pakta Integritas. Dalam naskah komitmen yang disepakati, kelima instansi menyatakan kesiapan penuh untuk membangun zona integritas demi mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung, I Made Sumiarta, dalam laporan kegiatannya memaparkan substansi dari standardisasi zona integritas tersebut. Menurutnya, predikat WBK diberikan kepada unit kerja yang sukses mengeksekusi reformasi birokrasi melalui perbaikan signifikan pada komponen pengungkit. Sementara itu, predikat WBBM merupakan level tertinggi bagi satuan kerja yang dinilai sangat baik dalam mengintegrasikan sistem pemerintahan yang bersih dengan kualitas pelayanan publik yang prima.
Bupati Klungkung, I Made Satria, dalam sambutannya memberikan apresiasi mendalam dan ucapan terima kasih kepada kelima pimpinan perangkat daerah beserta seluruh jajaran atas inisiasi dan komitmen kuat yang ditunjukkan. Ia menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen fundamental untuk menata sistem pemerintahan.
“Reformasi Birokrasi merupakan langkah terpenting untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, dan melayani. Nantinya, birokrasi yang demikian akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, profesional, dan bersih dari praktik KKN. Ciri birokrasi inilah yang akan membawa dampak positif nyata bagi pembangunan Kabupaten Klungkung ke depan,” ujar Bupati I Made Satria.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa mendeklarasikan zona integritas barulah langkah awal. Tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi implementasi di lapangan. Membangun unit kerja berpredikat WBK/WBBM membutuhkan komitmen kepemimpinan yang kuat serta perubahan internal organisasi secara nyata, sistematis, dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Bupati I Made Satria juga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada OPD di lingkungan Pemkab Klungkung yang telah berhasil meraih predikat WBK sebelumnya. Instansi tersebut meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), RSUD Kabupaten Klungkung; serta lima pusat kesehatan masyarakat, yakni UPTD Puskesmas Banjarangkan I, UPTD Puskesmas Dawan I, UPTD Puskesmas Klungkung I, UPTD Puskesmas Klungkung II, dan UPTD Puskesmas Nusa Penida I.
“Harapan kami, pencapaian yang sudah diraih tidak hanya demi mengejar predikat semata, melainkan lebih kepada implementasi riil dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan penerapan budaya melayani masyarakat yang bersih. Ke depan, bagi OPD yang sudah meraih predikat WBK, harus berjuang optimis untuk meraih predikat WBBM,” pungkasnya.
Guna memastikan internalisasi nilai-nilai integritas menyasar hingga ke tingkat akar rumput, kegiatan ini disiarkan secara daring (hybrid) melalui platform Zoom Meeting dan saluran langsung (live streaming) YouTube resmi Klungkung Smart City. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Perbekel (Kepala Desa), serta Lurah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung turut mengikuti jalannya acara dari kantor masing-masing.
Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Klungkung, Tjokorda Gde Surya Putra, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Klungkung, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Klungkung, serta sejumlah undangan terkait lainnya. (rah)
