Barometer Bali | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tidak akan membiarkan aset milik Pemerintah Provinsi Bali menganggur, tidak terurus, ataupun dikuasai pihak lain tanpa memberikan manfaat bagi daerah.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali, pada Senin (7/9/2026).
Ia menyebut penataan dan optimalisasi aset merupakan salah satu pekerjaan penting untuk memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Bali.
Menurut Koster, selama ini masih terdapat aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, sebagian aset sempat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan pola yang tidak memberikan keuntungan optimal bagi pemerintah daerah.
“Aset Pemprov Bali berkeliaran di mana-mana, tetapi ditempati secara liar oleh orang lain atau tidak terurus. Saya akan bekerja keras untuk mengelola aset ini,” tegas Koster.
Ia mencontohkan aset di kawasan Padanggalak yang sebelumnya telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga sejak puluhan tahun lalu. Namun, aset tersebut sempat mangkrak dalam waktu lama.
Setelah dilakukan pembenahan, pengelolaan aset tersebut kini berjalan dan telah memberikan pemasukan puluhan miliar rupiah kepada kas daerah.
“Astungkara sekarang sudah diselesaikan dengan baik. Dari kerja sama itu, Rp60 miliar sudah masuk ke kas daerah. Pihak ketiga juga sudah mulai proses pembangunan,” ujar Koster.
Contoh lain adalah aset tanah Pemprov Bali seluas sekitar 39,8 hektare di Nusa Dua. Sebelum dilakukan evaluasi, aset tersebut hanya memberikan penerimaan sekitar Rp6–7 miliar per tahun.
Pemprov Bali kemudian melakukan pengecekan, evaluasi, dan appraisal dengan melibatkan pihak independen. Hasilnya, nilai pemanfaatan aset tersebut meningkat hingga sekitar Rp57 miliar per tahun setelah dilakukan kerja sama dengan mitra baru.
Dari optimalisasi aset tersebut, Pemprov Bali memperoleh pembayaran di muka sekitar Rp850 miliar setelah memperhitungkan discount rate hingga 2050.
Sebagian dana hasil optimalisasi kemudian dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan BPD Bali. Pada Desember 2025, Pemprov Bali menempatkan Rp300 miliar di BPD Bali.
Koster mengatakan, langkah tersebut menjadi contoh bagaimana aset yang sebelumnya kurang produktif dapat diubah menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan.
Ia pun mengingatkan agar aset pemerintah tidak hanya dipandang sebagai angka dalam neraca keuangan.
“Aset temporal ini jangan dibiarkan tidur nyenyak, apalagi dikuasai orang liar. Harus bekerja,” kata Koster.
Koster juga mengutip pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai pentingnya membuat aset negara produktif. Menurutnya, negara maju mampu mengelola aset untuk menghasilkan manfaat, sedangkan negara berkembang masih menghadapi persoalan banyaknya aset yang tidak produktif.
Karena itu, Pemprov Bali akan terus melakukan inventarisasi, pengamanan, sertifikasi, serta optimalisasi aset daerah.
Dari sekitar 5.900 bidang aset Pemprov Bali, Koster menyebut sebagian besar telah bersertifikat dan pemerintah menargetkan penyelesaian sertifikasi terhadap bidang yang tersisa.
Koster menegaskan, keberhasilan mengelola aset tidak hanya akan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan Bali.
“Jangan sampai aset kita tidur. Maka dukungan anggota Dewan yang terhormat sangat saya butuhkan. Sampai saat ini kerja sama sudah sangat baik, agar kemajuan Bali bisa terus kita usahakan, agar Bali bisa semakin berdaya saing,” tutup Koster. (red)
