Barometer Bali | Denpasar – Perdebatan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) kerap mempertemukan dua kepentingan besar: tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Di tengah dinamika tersebut, persoalan pengupahan membutuhkan ruang dialog yang tidak hanya mengakomodasi keresahan publik, tetapi juga menguji berbagai tuntutan melalui data normative dan temuan empiris, teori ekonomi, dan kerangka hukum yang berlaku.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, I Gede Benny Subawa, S.E., Founder DuaSisi Project, menginisiasi dialog akademik mengenai UMP dengan mempertemukan unsur legislatif, pemerintah, dunia usaha, dan akademisi. Forum ini dirancang untuk membedah persoalan pengupahan secara menyeluruh, mulai dari kemungkinan kenaikan UMP, mekanisme dan dasar hukum penetapannya, batasan yang berlaku, hingga konsekuensi ekonomi dan hukum apabila kebijakan pengupahan dikoreksi secara ekstrem di luar formula yang ditetapkan dalam regulasi.
Dialog tersebut menghadirkan empat narasumber, yakni I Nyoman Parta, S.H., Anggota DPR RI; I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, Ketua BPC PHRI Badung; Ida Bagus Setiawan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali; serta Dr. I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra, S.M., M.S.M.
Pertemuan lintas perspektif ini dimaksudkan untuk mempertemukan realitas yang dihadapi masyarakat dan pekerja, aspirasi yang diperjuangkan melalui proses politik, pertimbangan dunia usaha, serta norma hukum yang menjadi pijakan negara dalam menetapkan kebijakan pengupahan.
Mengurai UMP, Lebih dari Sekadar Angka Kenaikan
Bagi Gede Benny, pembahasan UMP tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah upah harus naik atau seberapa besar kenaikan yang dianggap layak. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana kenaikan tersebut ditentukan, variabel apa yang digunakan, siapa yang memiliki kewenangan menetapkannya, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ekonomi.
Keresahan mengenai biaya hidup dan daya beli masyarakat merupakan persoalan yang patut diperhatikan. Namun, untuk merumuskan kebijakan yang tepat, keresahan tersebut perlu diuji bersama data inflasi, pertumbuhan ekonomi, kondisi ketenagakerjaan, kebutuhan hidup layak, dan kemampuan dunia usaha.
Dengan pendekatan tersebut, dialog akademik ini berupaya mendorong masyarakat untuk tidak terjebak dalam dikotomi antara membela pekerja dan melindungi pengusaha. Keduanya merupakan bagian dari ekosistem ekonomi yang saling berkaitan, meskipun memiliki kepentingan dan daya tawar yang tidak selalu sama.
Tujuan dialog bukan untuk meniadakan tuntutan kenaikan upah, melainkan membangun pemahaman mengenai bagaimana aspirasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang memiliki dasar, mekanisme, dan konsekuensi yang jelas.
Memahami Batas Hukum dan Konsekuensi Kebijakan
Salah satu pokok pembahasan dalam dialog adalah hubungan antara ruang perjuangan politik dan batas normatif yang ditetapkan oleh hukum negara.
Dalam kebijakan pengupahan, aspirasi politik dapat menjadi bagian dari proses penyampaian kepentingan pekerja dan masyarakat. Namun, penetapan UMP tetap perlu dipahami dalam konteks kewenangan pemerintah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta formula yang berlaku.
Karena itu, pembahasan mengenai kemungkinan koreksi UMP secara ekstrem tidak semata-mata berkaitan dengan apakah suatu kenaikan dianggap besar atau kecil. Persoalan utamanya adalah bagaimana perubahan tersebut ditempatkan dalam kerangka regulasi, apa dasar yang membenarkannya, dan apa dampaknya bagi pekerja, perusahaan, iklim investasi, serta perekonomian daerah.
Pendekatan ini penting agar ruang perjuangan pengupahan tetap terbuka, tetapi tidak terlepas dari pertimbangan rasional dan kepastian hukum. Kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat tetap membutuhkan mekanisme yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Temuan Penting: Faktor Sosial-Kultural dan Kedisiplinan Administrasi Pelaku Usaha
Salah satu perspektif penting yang mengemuka dalam dialog adalah bahwa kredibilitas formula penentuan UMP tidak cukup dilihat dari rumus yang digunakan. Kualitas data dan kondisi faktual yang mendasari penerapan formula juga perlu mendapat perhatian.
Pembahasan tersebut menyoroti dua aspek yang relevan, yakni spektrum sosial-kultural dan kedisiplinan administrasi pelaku usaha.
Aspek sosial-kultural menjadi penting karena kebutuhan hidup dan perilaku ekonomi masyarakat terbentuk dalam konteks sosial yang lebih luas. Pola konsumsi, karakteristik wilayah, dan dinamika kehidupan masyarakat perlu dipahami secara cermat ketika membahas kesejahteraan dan kebutuhan pekerja.
Di sisi lain, kedisiplinan administrasi pelaku usaha berkaitan dengan pentingnya pencatatan, pelaporan, dan tata kelola usaha yang tertib. Kualitas administrasi yang baik membantu menyediakan gambaran kondisi usaha dan ketenagakerjaan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pembahasan kebijakan tidak semata-mata bergantung pada persepsi atau klaim yang belum teruji.
Kedua aspek tersebut menunjukkan perlunya melihat kebijakan pengupahan sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas. Formula yang baik membutuhkan data yang kredibel, sedangkan data yang kredibel membutuhkan praktik administrasi dan tata kelola yang memadai.
Dengan demikian, diskursus UMP perlu bergerak melampaui perdebatan mengenai persentase kenaikan menuju pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa akurat kondisi ekonomi dan sosial masyarakat direpresentasikan dalam proses pengambilan kebijakan?
DuaSisi Project: Mempertemukan Aspirasi dengan Rasionalitas
Melalui dialog ini, DuaSisi Project mendorong ruang diskusi publik yang memberikan tempat bagi aspirasi sekaligus membuka kesempatan untuk menguji dasar pemikiran di balik setiap tuntutan dan kebijakan.
Pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi keresahan masyarakat atau menempatkan perjuangan pekerja sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, keresahan perlu dipahami, aspirasi perlu didengar, dan usulan kebijakan perlu diuji melalui fakta serta konsekuensi yang menyertainya.
Dalam konteks pengupahan, hal ini berarti bahwa kepentingan pekerja, keberlanjutan usaha, dan kepastian hukum perlu dibahas dalam satu ruang analisis. Setiap perspektif memiliki kontribusi, tetapi setiap klaim juga perlu memiliki dasar yang dapat diperiksa.
Bagi Benny, ruang dialog akademik menjadi penting karena kualitas kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kuatnya tuntutan, tetapi juga oleh kualitas argumentasi dan kemampuan mempertemukan kepentingan yang berbeda.
Melalui forum lintas sektor ini, DuaSisi Project berupaya mendorong perdebatan UMP yang lebih substantif, terbuka, dan bertanggung jawab. Bukan sekadar memperdebatkan angka, melainkan memahami persoalan di baliknya, menguji pilihan kebijakan yang tersedia, dan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat luas.
Pada akhirnya, kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha tidak semestinya dibicarakan dalam ruang yang saling meniadakan. Keduanya perlu ditempatkan dalam pembahasan kebijakan yang bertumpu pada realitas empiris, membuka ruang perjuangan aspirasi, serta tetap berpijak pada kepastian hukum.
Sebab, kebijakan pengupahan yang kredibel tidak cukup hanya menjawab apa yang dituntut masyarakat, tetapi juga harus mampu menjelaskan mengapa suatu kebijakan dipilih, bagaimana kebijakan itu ditetapkan, dan apa konsekuensinya bagi semua pihak. (rls)
