Barometer Bali | Denpasar – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah wilayah Bali dalam beberapa hari terakhir mendapat sorotan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Prajaniti Bali. Pemerintah pusat dan daerah bersama pemangku kepentingan terkait didesak memberikan penjelasan secara transparan mengenai penyebab terganggunya pasokan BBM di Pulau Dewata.
Ketua DPD Prajaniti Bali, Wayan Sayoga, menilai persoalan kelangkaan BBM tidak bisa dibiarkan tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Pasalnya, kondisi tersebut berdampak pada kemacetan, aktivitas masyarakat, hingga kelancaran roda perekonomian.
“Kelangkaan ini telah membuat kemacetan dan tersendatnya roda kehidupan masyarakat. BBM saat ini telah menjadi kebutuhan pokok dan wajib seluruh rakyat. Negara wajib hadir apabila terjadi kelangkaan,” ujar Sayoga.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali rantai pasok BBM di Bali, termasuk jalur distribusi melalui depo yang melayani kebutuhan Pulau Dewata. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan ketersediaan pasokan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Sayoga menekankan perlunya keterbukaan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan, termasuk Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas), dalam menjelaskan penyebab persoalan tersebut.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai faktor penyebab kelangkaan, kondisi pasokan, serta langkah konkret yang dilakukan untuk memulihkan distribusi BBM.
Soroti Dugaan Pengalihan Isu dan Beban Kendaraan
Sementara itu, Sekretaris DPD Prajaniti Bali, I Made Dwija Suastana, mengingatkan agar persoalan BBM tidak dimanfaatkan untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus-kasus besar lainnya.
“Pemerintah jangan menjadikan BBM sebagai komoditi sexy untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap kasus-kasus besar,” tegas Dwija.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai peringatan agar pemerintah tetap transparan dalam menangani persoalan pasokan energi sekaligus menyikapi berbagai isu publik lainnya secara terbuka.
Dwija juga menyoroti kapasitas ruas jalan di Bali yang dinilainya perlu dikaji kembali dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan yang beroperasi, termasuk kendaraan dari luar daerah yang masuk ke Pulau Dewata.
Menurutnya, pertumbuhan jumlah kendaraan perlu diimbangi dengan kebijakan transportasi dan perencanaan kebutuhan energi yang terukur. Ia menilai persoalan ini membutuhkan terobosan regulasi serta koordinasi lintas sektor.
“Perlu ada regulasi terobosan dalam menyikapi betapa Bali sudah sesak dengan berjubelnya kendaraan yang masuk ke Bali,” ujarnya.
Ia berpendapat, meningkatnya jumlah kendaraan berpotensi menambah kebutuhan BBM. Karena itu, pemerintah perlu menghitung kebutuhan energi berdasarkan data mobilitas kendaraan, konsumsi BBM, serta perkembangan aktivitas masyarakat dan pariwisata di Bali.
“Nah, ini membutuhkan kerja bareng lintas sektoral. Sudahkah BPS dan instansi terkait mengkalkulasi ini?” pungkasnya.
Minta Evaluasi Menyeluruh
Prajaniti Bali mendorong persoalan kelangkaan BBM ditangani melalui evaluasi menyeluruh terhadap rantai pasok, kapasitas distribusi, dan proyeksi kebutuhan energi di Bali.
Keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi statistik, serta pelaku usaha di sektor migas dinilai penting agar kebijakan yang diambil didasarkan pada data dan kondisi riil di lapangan.
Dengan keterbukaan informasi dan perencanaan yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan BBM sekaligus mengantisipasi persoalan serupa agar tidak kembali mengganggu mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat Bali. (red)
