Barometer Bali | Denpasar – Keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali mulai berdampak pada mobilitas masyarakat dan operasional sejumlah usaha. Meski demikian, Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali memperkirakan dampaknya terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah masih relatif terbatas, selama pemulihan pasokan dan distribusi BBM berjalan sesuai rencana.
Berdasarkan simulasi BI, keterbatasan pasokan BBM selama tiga hingga lima hari diperkirakan memberikan dampak sekitar 0,010 persen terhadap inflasi Bali. Apabila kondisi tersebut berlangsung hingga tujuh hari, dampaknya diprakirakan meningkat menjadi sekitar 0,018 persen.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Achris Sarwani, dalam keterangan tertulis di Denpasar, Selasa (13/10/2026), menyampaikan bahwa pihaknya terus mencermati perkembangan pasokan dan distribusi BBM serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Pertamina, dan pelaku usaha.
Menurut BI, percepatan pemulihan pasokan dan distribusi menjadi faktor penting untuk mengurangi antrean di SPBU sekaligus menjaga stabilitas harga barang dan jasa di Bali.
Biaya Logistik Berpotensi Meningkat
Hasil pemantauan BI terhadap sejumlah pasar tradisional dan pelaku usaha menunjukkan bahwa pasokan barang kebutuhan masyarakat, khususnya komoditas pangan, masih relatif terjaga. Harga pangan secara umum juga masih stabil dan belum menunjukkan indikasi tekanan harga yang meluas akibat keterbatasan BBM.
Meski demikian, BI mengingatkan adanya potensi kenaikan biaya distribusi dan logistik dalam jangka pendek. Jika pasokan BBM tidak segera pulih, kenaikan biaya operasional transportasi berpotensi memengaruhi biaya pengiriman barang dan pada akhirnya menekan harga jual di tingkat konsumen.
Karena itu, kelancaran distribusi BBM tidak hanya penting bagi pengguna kendaraan, tetapi juga menjadi faktor pendukung stabilitas harga kebutuhan pokok serta keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.
Transportasi Wisata dan Operasional Usaha Terdampak
Selain potensi tekanan inflasi, keterbatasan BBM dalam beberapa hari terakhir turut memengaruhi mobilitas masyarakat dan wisatawan.
Komunikasi BI dengan pelaku usaha mengidentifikasi sejumlah kendala, antara lain keterlambatan layanan transportasi wisata, penjemputan dan pengantaran tamu hotel, serta pengiriman kebutuhan operasional seperti bahan makanan, minuman, dan layanan laundry.
Kendati demikian, aktivitas usaha secara umum masih berjalan. BI belum menemukan indikasi gangguan signifikan terhadap keseluruhan kegiatan ekonomi Bali.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, simulasi BI memperkirakan keterbatasan BBM selama tiga hingga lima hari berdampak sekitar 0,014 persen. Jika berlangsung hingga tujuh hari, dampaknya diprakirakan mencapai sekitar 0,019 persen.
BI menilai dampak tersebut berpotensi tetap terbatas dan bersifat sementara, seiring proses normalisasi pasokan dan distribusi BBM yang sedang berlangsung.
TPID Perkuat Pengawasan Harga dan Distribusi
Untuk mengantisipasi dampak lanjutan, BI menekankan pentingnya penguatan sinergi TPID dan koordinasi dengan Pertamina, khususnya dalam menjaga kecukupan pasokan serta kelancaran distribusi BBM bersubsidi.
Selain itu, komunikasi publik perlu dilakukan secara efektif dan berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi pasokan. Langkah ini juga penting untuk menjaga ketenangan masyarakat dan mencegah pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying.
BI Provinsi Bali mengapresiasi langkah percepatan pemulihan pasokan dan distribusi yang dilakukan Pertamina bersama pemerintah daerah. Dukungan pasokan tambahan yang telah tiba serta optimalisasi distribusi diharapkan dapat mempercepat normalisasi kondisi di lapangan.
Dalam jangka menengah dan panjang, BI juga mendorong penguatan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi energi dan mendukung kelestarian lingkungan Bali.
BI bersama TPID akan terus memantau perkembangan pasokan BBM, harga pangan, serta kelancaran distribusi barang dan jasa. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus meminimalkan dampak gangguan pasokan BBM terhadap perekonomian Pulau Dewata. (red)
