Barometer Bali | Denpasar – Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali menyoroti kesenjangan antara Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2026 dan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja. Pemerintah Provinsi Bali diminta mengambil langkah konkret agar pertumbuhan ekonomi turut meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Gerindra-PSI, Gede Harja Astawa, menyampaikan persoalan tersebut dalam pandangan umum fraksinya terhadap Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Dalam pandangan Fraksi Gerinda- PSI, UMP Bali 2026 disebut sebesar Rp3.207.459 per bulan. Sementara itu, estimasi KHL yang menjadi acuan serikat pekerja mencapai sekitar Rp5.250.000 per bulan. Selisih kedua angka tersebut mencapai Rp2.042.541 per bulan.
Fraksi Gerindra-PSI menilai kesenjangan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor pariwisata Bali.
“Bali tidak cukup hanya menjadi tempat yang baik untuk berwisata. Bali juga harus menjadi tempat yang layak bagi masyarakat untuk bekerja dan membangun kehidupan,” ujar Astawa saat membacakan pandangan Fraksi Gerindra-PSI dalam sidang paripurna DPRD Bali, pada Senin (26/10/2026).
Fraksi Gerindra -PSI meminta Gubernur Bali tidak hanya melakukan evaluasi, tetapi juga mengambil langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk mendorong kebijakan pengupahan yang lebih berkeadilan.
Langkah yang diusulkan antara lain memperkuat kajian kebutuhan hidup layak, mengoptimalkan peran Dewan Pengupahan, serta memperjuangkan kebijakan pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Astawa menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali semestinya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Penetapan UMP ke depan diharapkan semakin mendekati kebutuhan hidup layak tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
Selain persoalan pengupahan, Fraksi Gerindra-PSI juga mengingatkan bahwa capaian makroekonomi Bali yang terlihat baik belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan.
Dalam pandangannya, target pertumbuhan ekonomi Bali pada 2027 berada pada kisaran 5,60–6,40 persen. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 1,75–2,25 persen. Meski indikator tersebut menunjukkan prospek yang positif, Fraksi Gerindra-PSI menilai pemerataan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah.
“Namun, satu hal yang mesti menjadi perhatian kita adalah bahwa di balik itu ada hal yang harus kita jawab, yaitu: ekonomi belum merata,” pungkasnya.
Karena itu, Fraksi Gerindra-PSI mendorong agar kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat sektor-sektor yang langsung menopang kehidupan masyarakat.
Salah satunya melalui peningkatan alokasi anggaran untuk ketahanan pangan, pertanian, perikanan, dan peternakan, termasuk dukungan infrastruktur pertanian, irigasi, serta akses pasar.
Fraksi Gerindra -PSI juga mendorong program konkret bagi petani dan nelayan, stabilisasi harga, serta penguatan distribusi pangan. Program Makan Bergizi Gratis dan dapur masyarakat turut diharapkan memanfaatkan bahan pangan lokal dengan melibatkan petani dan UMKM Bali.
Fraksi Gerindra-PSI berharap pembangunan Bali dapat memberikan manfaat yang lebih merata, memperkuat ekonomi masyarakat lokal, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. (rian)
