Barometer Bali | Denpasar – Perjuangan meningkatkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam politik menjadi salah satu prioritas Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali untuk lima tahun ke depan. Di bawah kepemimpinan Ni Wayan Sari Galung, S.Sos., KPPI Bali berkomitmen memperkuat kader perempuan lintas partai hingga ke sembilan kabupaten/kota.
Komitmen tersebut menjadi salah satu agenda utama setelah Sari Galung kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KPPI Provinsi Bali periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Bali, Sabtu (7/11/2026).
Kembali dipercaya menakhodai organisasi tersebut, Sari Galung menegaskan bahwa kepengurusan mendatang tidak hanya melanjutkan program sebelumnya, tetapi juga memperkuat konsolidasi dan memperluas pemberdayaan perempuan dalam kehidupan politik.
Musda IV KPPI Bali mengusung tema “Perempuan Politik Bali Tangguh, Berdaya dan Berkelanjutan dalam Mewujudkan Demokrasi yang Inklusif”. Tema ini menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, serta keterwakilan perempuan dalam proses demokrasi.
Sari Galung yang juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Bali mengatakan, kepercayaan untuk kembali memimpin KPPI merupakan amanah yang harus dijalankan dengan memperkuat organisasi di seluruh Bali.
“Program-program yang sudah kami rintis selama lima tahun sebelumnya tentu akan dilanjutkan. Ke depan, kami juga akan memperkuat konsolidasi dan turun langsung ke sembilan kabupaten/kota melalui masing-masing DPC,” papar politisi PDI Perjuangan asal Sesetan, Denpasar Selatan tersebut.
Menurutnya, KPPI merupakan wadah strategis bagi perempuan politik lintas partai untuk saling menguatkan, meningkatkan kompetensi, serta memperluas kesempatan perempuan dalam menduduki posisi strategis di dunia politik.
Salah satu fokus utama kepengurusan periode 2026–2031 adalah mendorong keterwakilan perempuan minimal 30 persen di partai politik. Untuk mewujudkan target tersebut, KPPI akan mengintensifkan kegiatan penguatan kapasitas dan pembinaan perempuan politik di sembilan kabupaten/kota.
“Program KPPI adalah menguatkan dan mendorong perempuan-perempuan politik lintas partai. Kami ingin melaksanakan kegiatan penguatan perempuan di sembilan kabupaten/kota agar keterwakilan perempuan 30 persen di partai politik bisa terus didorong,” tegasnya.
Melalui program tersebut, KPPI Bali berharap semakin banyak perempuan yang memiliki kesiapan, kapasitas, dan keberanian untuk mengambil peran dalam kepemimpinan politik, lembaga legislatif, maupun proses pengambilan kebijakan publik.
Dengan kembali terpilihnya Sari Galung untuk periode 2026–2031, KPPI Bali menargetkan konsolidasi organisasi yang semakin kuat serta perjuangan keterwakilan perempuan yang lebih nyata. Upaya ini diharapkan menjadi kontribusi penting dalam mewujudkan demokrasi Bali yang inklusif, berkeadilan, dan memberikan kesempatan setara bagi perempuan. (red)
