Foto: Bandesa Adat Kesiman yang juga calon anggota DPD RI Jero Mangku Ketut Wisna atau JMW (kiri) menerima potongan tumpeng HUT ke-3 Paiketan Wartawan Hindu (Pandu) dari ketuanya Wayan Gde Sumida didampingi Penasihat Pandu Jro Komang Sutrisna, Sekretaris Nyoman Sunaya dan Bendahara I Gusti Ngurah Dibia serta pengurus LBH Bali Metangi di Warung Subak, Denpasar Utara, Jumat (22/12/2023). (Sumber: BB/Ngurah Dibia)
Denpasar | barometerbali – Peran Majelis Desa Adat (MDA) terlalu mendoktrin desa adat sehingga memunculkan kekacauan di tingkat bawah. Bendesa Adat Kesiman sekaligus calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bali I Ketut Wisna atau Jro Mangku Wisna (JMW) mengingatkan bahwa Majelis Desa Adat (MDA) bukan merupakan atasan desa adat.
“MDA ini saya ingatkan, itu bukan atasan desa adat, karena terlalu mendoktrin desa adat. Bukan pembinaan yang utama dilakukan. Seharusnya lebih banyak pada kerja-kerja pembinaan. (Doktrin) ini kalau kita lihat banyak membuat konflik di daerah-daerah. Untuk itu justru harus lebih banyak pembinaan-pembinaan,” tegasnya saat menghadiri undangan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 Paiketan Wartawan Hindu (Pandu) di Warung Subak, Denpasar Utara, Jumat (22/12/2023).
Desa adat di Bali menurutnya memiliki otoritas, wilayah, dan krama (masyarakat) masing-masing. Sementara MDA hanya sebagai fasilitator menjembatani pembinaan desa adat baik itu ke pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
“Ini harapan kami agar tidak ada kekacauan di Bali ini. Desa adat ini mulai kita tata lah, kemudian memberi kontribusi ke daerah. Misalnya terkait dengan ketahanan pangan melalui subak,” pinta JMW yang juga Ketua Forkom Taksu Bali ini.
Lebih lanjut ia ngajak semua pihak untuk melindungi keunikan adat dan budaya Bali yang menjadi cikal bakal geliat pariwisata di Pulau Dewata.
“Melalui adat dan budaya yang lestari inilah Bali selalu menjadi daya tarik sehingga dikunjungi wisatawan. Dresta (adat istiadat), budaya Bali ada dasar penunjang pariwisata,” pungkas JMW. (213)
Editor: Ngurah Dibia
