Foto: Pakar Tata Ruang, Dr Ir I Gusti Putu Anindya Putra, MSP menilai Kota Mangupura mesti terus dikembangkan agar menjadi Ibukota Badung yang layak. (Sumber: BB/213)
Denpasar | barometerbali – Pakar Tata Ruang, Dr. I Gusti Putu Anindya Putra menyebut Mangupura sebagai ibu Kota Kabupaten Badung masih sama seperti 10 tahun lalu tidak ada perubahan alias jalan di tempat.
“Kalau kita lihat secara faktual sekarang ini kelihatannya (Mangupura Ibu kota Kabupaten Badung, red) masih sama dengan sepuluh tahun yang lalu,” ungkap Dosen Planologi Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar itu kepada wartawan, di kediamannya di Denpasar, Sabtu (13/4/24).
Lebih lanjut, mantan Kadis Tata Ruang Kota Denpasar di era Walikota AA Ngurah Puspayoga ini membeberkan, syarat atau standar bagi sebuah kota. Dirinya menegaskan pusat pemerintah berbeda dengan ibu kota. Syarat bagi sebuah ibu kota minimal ada pusat pendidikan, kesehatan maupun perdagangan.
“Seperti misalnya Mangupura itu kalau tidak salah di Mengwi, berarti kecamatan Mengwi itu pusat ibu kota kabupatennya. Bedakan dengan pusat pemerintahanya. Jadi kalau pusat pemerintahannya di Sempidi atau di mana gitu. Itu ndak masalah karena itu pusat pelayanannya. Tetapi yang dimaksud dengan ibu kota itu, sebagai pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat perdagangan itu ada di kecamatan tersebut,” jelas mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar di zaman Wali Kota IB Rai Mantra itu.
Dengan demikian, Anindya menyebut Mangupura sebagai ibukota Kabupaten Badung mesti dikembangkan menjadi ibu kota yang lebih layak.
“Dari kondisi yang ada, Mengwi layak sebagai sebuah ibukota, hanya saja mungkin prioritas pengembangannya Kabupaten Badung tidak ke sana ya. Mestinya di situ dikembangkan sebagai ibukota kabupaten Badung yang layak,” harap Nayaka Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali ini.
Selain itu, Anindya mengatakan Mangupura belum memenuhi standar kelayakan sebagai sebuah ibu kota.
“Mungkin saja mereka (Pemkab Badung) mengembangkan Badung Utara sebagai pusat pertanian dan Badung selatan sebagai pusat pariwisata. Namun, ibukotanya sendiri kelayakan terhadap pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, tidak terpenuhi secara nyata, karena kantor pemerintahannya sendiri di tempat lain,” tandas mantan Ketua Majelis Sabuk Hitam Lembaga Karatedo Indonesia (Lemkari) dan anggota Majelis Tinggi Dewan Guru Institut Karatedo Nasional (Inkanas) Bali ini. (213)
Editor: Ngurah Dibia
