Barometer Bali | Denpasar – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali memperkuat sinergi pembangunan melalui Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Gubernur Bali Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Senin (20/7/2026).
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum penyelarasan program lintas kementerian dan pemerintah daerah agar pembangunan Bali berjalan terpadu, mulai dari penguatan infrastruktur, transportasi, tata ruang, pengelolaan lingkungan, hingga pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
Menko AHY menegaskan pembangunan Bali membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN.
“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” kata AHY.
Pemerintah pusat, lanjut AHY, telah membagi penugasan kepada kementerian sesuai bidang masing-masing. Prioritas tersebut meliputi penanganan sampah, perlindungan lahan pangan, sinkronisasi tata ruang, penyusunan master plan pariwisata, pengembangan transportasi massal, layanan water taxi, transportasi laut pesisir, pembangunan rumah susun, hingga pengembangan kawasan berbasis budaya.
AHY menegaskan pemerintah pusat hadir untuk mendukung kebutuhan Bali tanpa mengesampingkan karakter budaya dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan utama Pulau Dewata.
Sementara itu, Gubernur Wayan Koster memaparkan bahwa Bali saat ini menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan setiap tahun dengan kontribusi hampir separuh kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia.
“Capaian tersebut membawa manfaat besar terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga menghadirkan tantangan berupa kemacetan, tekanan terhadap lingkungan, peningkatan sampah, keterbatasan air bersih, hingga alih fungsi lahan,” jelasnya.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali terus mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat penegakan hukum, meningkatkan pengelolaan sampah berbasis sumber, serta membangun sistem konektivitas darat dan laut yang lebih terintegrasi.
Rakor diakhiri dengan komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh program prioritas sehingga pembangunan Bali dapat berlangsung lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. (rah)
