Barometer Bali | Denpasar – Di tengah meningkatnya frekuensi bencana dan dampak perubahan iklim, Bali semakin memperkuat pendekatan yang menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama ketangguhan daerah. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, komunitas, dan organisasi penyandang disabilitas kini memainkan peran yang semakin besar dalam upaya mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat.
Komitmen tersebut menjadi benang merah dalam Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Bali bersama BPBD Provinsi Bali, dengan dukungan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana.
Mengusung tema “Ngariksa Bumi Nusantara dalam Bali Era Baru: Hijau, Tangguh, dan Sejahtera”, peringatan ini mempertemukan berbagai pihak untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong aksi nyata menuju Bali yang lebih hijau, tangguh, dan siap menghadapi risiko bencana maupun perubahan iklim.
Salah satu isu yang mengemuka adalah pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bencana. Ketua FPRB Provinsi Bali, Suta Wijaya, menegaskan bahwa degradasi lingkungan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko berbagai bencana.
“Banyak penelitian telah menyebutkan salah satu penyebab bencana karena adanya degradasi lingkungan. Jadi ketika kita menjaga alam lestari, tentu potensi bencana juga pasti menurun. Upaya ini kami implementasikan dalam Gerakan Bali Menanam,” ungkap Suta Wijaya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Gerakan Menanam 1 Juta Pohon, yang mengajak masyarakat berpartisipasi langsung dalam menjaga lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Melalui aplikasi InaRISK Personal, pohon yang ditanam dapat didaftarkan dan dipantau pertumbuhannya sebagai bagian dari gerakan kolektif menghijaukan Bali.
Kolaborasi juga semakin menguat di sektor pendidikan. Sebanyak 15 perguruan tinggi swasta di Bali telah memenuhi sembilan indikator minimum sebagai Kampus Siaga Bencana (KSB), memperluas peran dunia akademik dalam membangun budaya sadar risiko dan kesiapsiagaan masyarakat.
Di sektor kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) turut mendeklarasikan komitmennya untuk mewujudkan fasilitas kesehatan yang aman, inklusif, dan tangguh terhadap bencana. Komitmen ini dinilai penting untuk memastikan layanan kesehatan tetap berfungsi ketika masyarakat menghadapi situasi darurat.
Made Rentin, Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Masyarakat, menilai kemampuan Bali membangun ketangguhan selama ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak.
“Sejauh ini peran pemerintah daerah sangat didukung oleh dunia usaha, kalangan perguruan tinggi, dan masyarakat, terutama teman-teman media. Mereka telah berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing, sebab kolaborasi sangatlah penting dan utama,” ujar Made Rentin.
Aspek inklusivitas juga semakin mendapat perhatian dalam sistem penanggulangan bencana di Bali. Melalui keterlibatan aktif Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB), penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut terlibat dalam perencanaan, diskusi, dan pengembangan layanan kebencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.
“Pelayanan juga perlu berdasar pada kebutuhan. Dengan melibatkan teman-teman secara langsung sebagai pelaku dan perencana, kita benar-benar dapat memahami kebutuhan masing-masing. Inklusivitas dalam penanggulangan bencana bukan sistem yang terpisah, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan sistem karena semua orang berhak untuk selamat,” kata Elsye Suryawan, Ketua I ULD-PB Bali.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap berbagai inisiatif yang berkembang, BPBD Provinsi Bali memberikan penghargaan kepada individu, komunitas, lembaga, dan organisasi yang berkontribusi dalam memperkuat kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana di Bali.
Menurut Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Teja Bhusana, penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas dedikasi berbagai pihak yang selama ini bekerja bersama membangun ketangguhan masyarakat.
“Banyak komponen masyarakat dan lembaga yang sudah berkolaborasi, bersama-sama membangun kesiapsiagaan dan mengurangi risiko bencana dengan usaha dan dedikasinya. Sudah sepatutnya pemerintah memberikan apresiasi sebagai bentuk motivasi bahwa kerja keras mereka bermanfaat, menginspirasi, dan membawa dampak bagi masyarakat,” ujar Teja Bhusana.
Selain menjadi ruang apresiasi, Bulan PRB 2026 juga dimanfaatkan untuk memperkuat pembelajaran lintas sektor terkait Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Kampus Siaga Bencana, ketangguhan fasilitas kesehatan, pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat, serta integrasi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan daerah.
Provincial Manager Program SIAP SIAGA Bali, Ikhyaul Ihsan, mengatakan bahwa penguatan ketangguhan membutuhkan kolaborasi yang terus tumbuh dan menjangkau semakin banyak pihak.
“Kami bangga dapat mendukung ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat sipil, serta kelompok sosial inklusi untuk bersama-sama memperkuat ketangguhan Bali. Yang paling penting, berbagai inisiatif ini menunjukkan bahwa pengurangan risiko bencana bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi kerja bersama yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ikhyaul Ihsan.
Lebih dari sekadar peringatan tahunan, Bulan PRB 2026 menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi berbagai pihak dalam pengurangan risiko bencana di Bali. Dari gerakan penghijauan, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pelibatan aktif penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan, berbagai inisiatif tersebut mencerminkan upaya bersama untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh.
Di tengah meningkatnya risiko bencana dan dampak perubahan iklim, kolaborasi lintas sektor menjadi modal penting untuk melindungi masyarakat, menjaga keberlanjutan pembangunan, dan memperkuat ketahanan Bali di masa depan. (rah)
