Barometer Bali | Denpasar – Pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang meminta pemerintah mengevaluasi rencana perluasan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dengan alasan kebijakan serupa pada 2016 tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan devisa dan berpotensi menimbulkan risiko keamanan, dinilai perlu dilihat secara lebih komprehensif.
Pengamat Komunikasi Publik sekaligus Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja, menilai pandangan yang menyimpulkan bahwa BVK tidak secara langsung meningkatkan penerimaan devisa negara merupakan perspektif yang terlalu sempit.
Menurutnya, tujuan utama kebijakan bebas visa bukanlah meningkatkan pendapatan dari biaya visa, melainkan memperbesar arus wisatawan mancanegara, memperpanjang lama tinggal wisatawan, meningkatkan belanja mereka, serta menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor ekonomi nasional.
“Harus seperti itu perspektifnya. Jangan buru-buru menilai dari cara pandang keimigrasian saja. Lihat juga data-data tentang peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia saat kebijakan serupa diterapkan pada 2015–2016. Jangan abaikan itu,” jelas pria yang akrab disapa Edo ini, saat ditemui di Denpasar, Rabu (24/6/2026).
Ia mengatakan, berdasarkan data statistik kunjungan wisatawan, setelah pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa secara luas pada 2015–2016, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat signifikan hingga mencapai lebih dari 16 juta kunjungan pada 2019, sebelum pandemi Covid-19 melanda.
Kebijakan tersebut sejak awal memang dirancang untuk meningkatkan daya saing destinasi Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga yang juga menerapkan kemudahan akses masuk bagi wisatawan.
Jurnalis senior yang kini memimpin sejumlah media online dan kerap menjadi narasumber di berbagai stasiun televisi itu menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia harus lebih tangkas dan adaptif dalam menyikapi persaingan global.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan pariwisata tidak dapat diukur semata-mata dari penerimaan biaya visa. Pengeluaran wisatawan untuk hotel, restoran, transportasi, hiburan, UMKM, hingga sektor ekonomi kreatif justru memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan penerimaan langsung dari pembayaran visa.
“Jika seorang wisatawan membayar visa Rp500 ribu tetapi batal datang karena prosedurnya dianggap tidak praktis, negara justru berpotensi kehilangan jutaan rupiah dari belanja wisatawan. Lihatlah negara-negara tujuan wisata utama seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura yang pariwisatanya maju. Negara-negara itu sudah lama memanfaatkan kebijakan bebas visa sebagai instrumen untuk meningkatkan daya tarik destinasi dan memperkuat konektivitas internasional,” beber Edo.
Dalam konteks tersebut, kata Edo, daya saing pariwisata Indonesia jangan hanya diukur dari kebijakan visa, tetapi juga dari tingkat international openness atau keterbukaan terhadap dunia internasional.
“Ini salah satu perspektif yang tidak bisa diabaikan jika kita benar-benar ingin menjadi pemenang dalam persaingan global,” katanya.
Menurut Edo, Imigrasi juga perlu melihat perspektif lain yang lebih luas dan memberikan manfaat bagi pengembangan pariwisata Indonesia.
“Kebijakan BVK memiliki banyak skema dalam implementasinya. Korea Selatan, misalnya, menerapkan bebas visa untuk wisatawan dalam kelompok tertentu. China memberikan bebas visa bagi wisatawan transit. Vietnam juga menerapkan bebas visa untuk destinasi tertentu. Jadi, ada banyak skema bebas visa yang dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan pemerintah perlu mengevaluasi rencana perluasan Bebas Visa Kunjungan. Menurutnya, kebijakan serupa yang pernah diterapkan pada 2016 belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan devisa negara. Selain itu, perluasan BVK juga dinilai harus mempertimbangkan aspek keamanan, pengawasan keimigrasian, serta kepentingan nasional.
Menanggapi pandangan tersebut, Emanuel menegaskan bahwa evaluasi terhadap kebijakan BVK memang diperlukan. Namun, menurutnya, indikator keberhasilannya tidak seharusnya hanya diukur dari penerimaan biaya visa, melainkan juga dari dampak ekonomi yang lebih luas terhadap sektor pariwisata dan industri pendukungnya.
“Yang diperlukan adalah formulasi kebijakan yang tepat. Banyak negara menerapkan skema bebas visa secara selektif sesuai kepentingan nasionalnya. Indonesia juga bisa memilih model yang paling sesuai agar manfaat ekonomi meningkat, sementara aspek keamanan dan pengawasan tetap terjaga,” pungkas Edo. (rah)
