Barometer Bali | Denpasar – Janji Pertamina kepada Gubernur Bali Wayan Koster untuk menormalkan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dalam sehari kini dipertanyakan. Setelah kepastian itu disampaikan, antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Bali masih terjadi hingga Selasa, (13/10/2026).
Kondisi tersebut membuat persoalan BBM di Pulau Dewata belum benar-benar selesai. Koster pun mendatangi Depo BBM Sanggaran, Denpasar, Selasa (13/10/2026), dan bertemu langsung dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri yang langsung terbang ke Bali, untuk membahas persoalan pasokan dan distribusi yang masih dikeluhkan masyarakat.
Sehari sebelumnya, Senin, (12/10/2026) Koster memanggil perwakilan Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bali ke Jayasabha. Dari pertemuan itu, Koster menyampaikan keyakinannya bahwa gangguan pasokan BBM dapat diatasi pada Senin sore setelah kapal pengangkut BBM tiba di Bali.
“Hari ini mulai didistribusikan ke seluruh pelosok Bali sehingga pada sore ini masalah pasokan BBM sudah bisa diatasi,” kata Koster, setelah pertemuan, Senin.
Namun, kenyataan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan target tersebut. Sejumlah SPBU masih mengalami antrean panjang pada Selasa. Warga bahkan dilaporkan kesulitan mendapatkan bahan bakar setelah mendatangi beberapa SPBU.
Pertamina Patra Niaga menyebut rata-rata konsumsi Pertalite di Bali mencapai sekitar 2.200 kiloliter per hari. Untuk memperkuat pasokan, perusahaan menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober, dengan total muatan tambahan yang direncanakan mencapai 26.200 kiloliter.
Pada Selasa, Pertamina juga mengoperasikan penyaluran BBM selama 24 jam setelah kapal tanker tiba di Denpasar. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat distribusi dari terminal menuju SPBU.
Akan tetapi, tambahan pasokan di depo tidak otomatis mengakhiri antrean apabila distribusi ke SPBU belum berjalan lancar. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM tersedia ketika mereka datang mengisi kendaraan.
Pertemuan Koster dengan Simon di Sanggaran menjadi penting karena persoalan ini bukan lagi sekadar soal ketersediaan stok, melainkan juga efektivitas penyaluran hingga ke tingkat konsumen.
Bagi Bali, kelancaran BBM menyangkut mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan kegiatan pariwisata. Karena itu, janji normalisasi perlu dibuktikan dengan perubahan nyata di lapangan.
Kini, publik menunggu langkah konkret Pertamina setelah Direktur Utamanya bertemu langsung dengan Gubernur Bali. Sebab, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar kepastian bahwa stok BBM tersedia, melainkan antrean yang benar-benar terurai dan pelayanan SPBU yang kembali normal. (red)
