Barometer Bali | Denpasar – Dugaan penyimpangan administrasi dalam proses pensertifikatan Tanah Negara di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kini dilaporkan ke Satgas Anti-Mafia Tanah Mabes Polri. Laporan tersebut berkaitan dengan lahan seluas 191.050 meter persegi yang diklaim telah dikuasai dan digarap secara turun-temurun oleh masyarakat.
Laporan itu disampaikan Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., selaku kuasa hukum tujuh penggarap, dalam konferensi pers di Denpasar, Senin (9/11/2026).
Rizal menjelaskan, dirinya bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2026 dari tujuh kliennya yang menggarap lahan di sisi utara Jalan Pantai Balangan–Cenggiling.
Adapun objek yang dipersoalkan merupakan Tanah Negara DN.11/Persil 11, Klas III, dengan luas 191.050 meter persegi, sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Ungasan, Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan.
Menurut Rizal, lahan tersebut selama ini dikuasai dan digarap secara turun-temurun oleh dua kelompok penggarap yang wilayahnya dipisahkan oleh Jalan Pantai Balangan. Tujuh kliennya merupakan kelompok yang berada di sisi utara jalan.
Sebagai bukti penguasaan, para penggarap disebut memiliki Kartu Data dari Dinas Pendapatan Kabupaten Badung serta Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama masing-masing.
Dalam konferensi pers tersebut, Rizal mengungkapkan sejumlah persoalan yang menjadi dasar pengaduan ke Mabes Polri.
Pertama, terkait permohonan sertifikat tanah yang diajukan kelompok I Ketut Nulung dan rekan-rekannya pada 2001. Permohonan tersebut sebelumnya ditolak Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan berlanjut ke proses gugatan hingga tingkat Mahkamah Agung.
Rizal menegaskan, berdasarkan pemahamannya terhadap putusan pengadilan, amar putusan hanya memerintahkan Kantor Pertanahan memproses permohonan, bukan secara langsung memerintahkan penerbitan sertifikat tanah.
Kedua, persoalan penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Fisik (Sporadik). Kuasa hukum menilai terdapat perlakuan berbeda terhadap kelompok penggarap. Permohonan Sporadik yang diajukan kliennya ditolak Perbekel Desa Ungasan melalui surat tertanggal 8 Januari 2024 dan 1 Februari 2024.
Penolakan tersebut, menurut Rizal, didasarkan pada alasan bahwa lahan yang dimohonkan telah memiliki Sporadik atas nama kelompok lain.
Atas persoalan itu, pihaknya mengaku telah melaporkan dugaan pemalsuan surat ke Polda Bali pada 19 Oktober 2025.
Ketiga, pelaksanaan Sidang Panitia A pada 9 Maret 2026 di Kantor Kepala Desa Ungasan.
Dalam proses tersebut, kuasa hukum mempertanyakan perubahan jumlah pemohon dari semula 10 orang menjadi 35 orang. Perubahan serupa juga disebut terjadi pada jumlah Peta Bidang, dari 10 bidang menjadi 35 bidang.
Rizal menilai perubahan tersebut perlu ditelusuri karena dipertanyakan tidak didahului pengukuran maupun pembatalan permohonan sebelumnya. Sementara itu, menurut pihaknya, penguasaan fisik atas lahan masih berada di tangan klien-kliennya.
“Kami mendesak Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri mengusut tuntas proses pensertifikatan tanah negara di Jalan Pantai Balangan–Cenggiling, Ungasan. Ada dugaan kuat intervensi, manipulasi peta bidang dari 10 menjadi 35 bidang, serta penyalahgunaan wewenang,” tegas Rizal.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat memeriksa seluruh tahapan administrasi pertanahan secara menyeluruh, objektif, dan transparan, termasuk menggelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Rizal menambahkan, langkah hukum tersebut ditempuh untuk memperjuangkan kepastian hukum bagi tujuh kliennya. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, I Nyoman Mertayasa, S.SiT., M.H., menyatakan pihaknya masih menunggu tanggapan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali.
“Ya, kita menunggu dari Kementerian dan Kanwil,” ujarnya singkat kepada awak media.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan lebih lanjut dari pihak BPN Kabupaten Badung mengenai substansi dugaan penyimpangan administrasi pertanahan yang disampaikan kuasa hukum tersebut. (red)
