Foto: Ketua DPD I Partai Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry menyatakan siap maju dalam Pilkada Buleleng 2024. (Sumber: BB/213)
Denpasar | barometerbali – Terjunnya Ketua DPD I Partai Golkar Bali Nyoman Sugawa Korry dalam perhelatan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) pilkada serentak di Kabupaten Buleleng, berawal dari undangan Ketua DPD II Partai Golkar Buleleng dalam pertemuan yang dilakukan di kantor DPD setempat belum lama ini.
Hadir pula pada pertemuan tersebut pimpinan desa, kecamatan, pengurus kabupaten, anggota fraksi hingga dewan penasihat. Dalam pertemuan berkembang desakan dan usulan yang kuat dari seluruh peserta rapat agar Sugawa Korry sebagai Putra Buleleng bersedia maju sebagai bakal calon Bupati Buleleng 2024.
“Kalau itu sudah menjadi keinginan seluruh kader, saya hanya ingin melihat kesungguhannya. Kalau memang sungguh-sungguh saya siap menerima penugasan tersebut,” ungkap Sugawa Korry yang kerap disapa SGK menanggapi gelombang aspirasi itu.
Ditanya kesiapannya, di samping desakan kader, apa ada pertimbangan lainnya?
SGK menjelaskan, bahwa secara historis Buleleng adalah daerah yang masyarakatnya terbuka dan paling cepat menerima konsep-konsep perubahan. Dalam Pilpres 2024 dibuktikan juga dengan kemenangan Prabowo-Gibran.
“Secara historis, Buleleng di tahun 60-an adalah daerah yang pernah menjadi daerah termaju dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali, diukur dari berbagai bidang pembangunan, seperti pendidikan, ekonomi (pengekspor) berbagai komoditi, dan bidang-bidang lainnya. Saat ini dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Bali, Buleleng sangat jauh tertinggal,” tandas SGK bernada kecewa.
Ia menuturkan selama 25 tahun pembangunan di Buleleng terkesan mengalami kemandekan dibandingkan kabupaten dan kota di Bali. Ditinjau dari capaian indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2010 mencapai ranking 5, tetapi tahun 2023 posisi kabupaten Buleleng anjlok ke ranking 6.
PDRB per kapita Kabupaten Buleleng tahun 2010 berada di ranking 5 dan tahun 2023 berada di ranking 6. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng tahun 2011 berada pada ranking 4 dan tahun 2023 berada pada ranking 6. Pendapatan asli daerah tahun 2010 di ranking 4 dan tahun 2022 masih di ranking 4. Penerimaan APBD Kabupaten Buleleng tahun 2010 ada di ranking 3 dan tahun 2022 ada di ranking 4.
“Tingkat kemiskinan tahun 2010 berada di ranking 4 tertinggi dan di tahun 2023 berada di nomor 2 tertinggi. Dari data tersebut di atas, kondisinya bukan saja mandek, tetapi juga dari berbagai indikator banyak yang melorot. Para pemimpin sebelumnya bukan tidak berbuat, mereka semua berbuat, tetapi apa yang dilakukan belum bisa meningkatkan capaian masing-masing indikator pembangunan tersebut. Berarti ada hal yang harus diubah dan diperlukan terobosan-terobosan yang tepat. Dari hal inilah saya melihat ada tantangan yang harus kami jawab dan antisipasi. Kuncinya ada pada komitmen, kemampuan, dan profesionalisme seorang kepala daerah atau bupati,” urainya.
Ditanya tentang apa jurus yang akan dilakukan, SGK menjelaskan secara sederhana dirinya akan meletakkan 3 komitmen di alam membangun Buleleng ke depan.
“Komitmen membangun dan melayani seluruh masyarakat Buleleng. Membangun Buleleng dengan landasan, bukan atas dasar mempersiapkan diri untuk merebut masa jabatan kedua. Menjamin dilaksanakannya pembangunan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme,” beber SGK.
Terkait jawaban atas pertanyaan membangun dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Buleleng, SGK memaparkan masyarakat Buleleng terdiri dari petani, peternak, nelayan, UMKM, pengusaha, wirausaha, ASN, dan lain-lain butuh banyak sentuhan dan bantuan.
“Kepada merekalah fokus pembangunan dan pelayanan diprioritaskan. Sebagai contoh masyarakat petani harus dibangun kesejahteraannya dengan cara membantu menekan ongkos produksi, meningkatkan nilai tambah produksinya, dan memperluas aspek pasarnya,” jelasnya.
Untuk menekan ongkos produksi imbuh SGK, pemerintah harus berani berikan pupuk secara gratis kepada petani (pupuk organik) memberikan tambahan subsidi untuk pupuk anorganik. Lahan-lahan petani yang relatif sempit harus di tingkat produktifitasnya, dengan membantu gratis bibit-bibit terbaik atau kualitas ekspor, mendorong investasi industri pengolahan produk pertanian serta membantu registrasi kebun masyarakat sehingga produksinya layak ekspor.
“Aspek kelembagaan petani seperti subak diperhatikan dan dibantu dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan komponen masyarakat lainnya, akan disiapkan pembangunan dan terobosan-terobosan sesuai dengan kondisi masing-masing,” terangnya.
“Selama ini, komitmen membangun sektor pertanian memang kurang menarik, karena tidak cepat mendapat tepuk tangan, karena sifatnya jika menengah 6 hingga 10 tahun baru diketahui hasilnya, dan masa pilkada keburu lewat. Tetapi kami tidak akan meletakkan komitmen membangun berdasarkan cepatnya dapat tepuk tangan dari masyarakat,” tandas SGK yang dikenal memiliki pemikiran brilian ini. (213)
Editor : Ngurah Dibia
