Koster: Kultur di PDI Perjuangan Kepala Daerah selalu Dua Periode

Foto: Gubernur Bali periode 2018-2023 Wayan Koster (tengah) saat bercengkrama akrab dengan generasi milenial dan Gen-Z di acara nonton bareng Film Jayaprana Layonsari pada penayangan perdana (premiere, red) di Cinema XXI Living World, Denpasar, Kamis (28/3/2024). (Sumber: BB/213)

Denpasar | barometerbali – Riak dan suhu politis jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali November 2024 mulai menghangat. Jika sebelumnya beberapa tokoh atau politisi yang santer disebut di masyarakat bakal maju dalam Pilgub Bali 2024, masih “sembunyikan diri”, namun sejak awal April, para calon petarung tersebut sudah mulai keluar kandang dan menyosialisasikan diri, baik secara langsung bertatap muka dengan masyarakat maupun melakukan endorsement (memberikan dukungan, rekomendasi produk atau orang, red) melalui pemasangan baliho dan billboard di pusat-pusat keramaian.

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung misalnya, sejak awal April telah melakukan “mempromosikan diri” melalui pemasangan baliho bergambar dirinya, dengan tulisan “Giri Untuk Bali”, walaupun di media ia mengatakan tak tahu menahu siapa yang memasangnya.

Netizen pun bereaksi. Ada yang mempertanyakan corak Baliho Giri Prasta, yang penuh warna gelap. Tak satu pun Baliho Giri Prasta yang merepresentasikan partai naungannya yakni PDI Perjuangan yang dikenal sebagai partai “merah”.
Salah seorang warga netizen, dalam akun Facebooknya, menulis, “Pak Giri sudah keluar kandang nih. Tapi kok gak ada warna PDIP ya? Beliau ini kan jelas-jelas kader PDIP, tetapi balihonya sama sekali tidak bercorak PDIP. Gak ada merah-merahnya sama sekali”, tulis netizen bernama Hervina, dalam akun Facebook yang terpantau Selasa 17 April 2024.

Giri Prasta sendiri, sejauh ini belum mengklarifikasi mengapa baliho atau billboard yang bergambar dirinya sama sekali tidak bercorak PDI Perjuangan. Pihaknya juga belum pernah menjelaskan ke publik terkait maraknya pemasangan baliho dirinya yang hampir dapat ditemukan di seluruh kota/kabupaten di Bali.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, IGN Jaya Negara dalam sebuah kesempatan kepada wartawan menegaskan, pihaknya, tepatnya DPD PDI Perjuangan Bali, sama sekali tidak mempersoalkan pemasangan baliho tersebut. Meski diakuinya bahwa Giri Prasta adalah kader PDI Perjuangan.

“PDIP sangat menjunjung tinggi hak demokrasi yang dimiliki setiap kader PDI Perjuangan, termasuk melakukan sosialisasi diri. Kan partai belum menentukan siapa kader atau tokoh yang didukung untuk maju dalam Pilkada. Jadi ya, wajar-wajar sajalah kalau ada yang ingin sosialisasikan diri,” ucap Jaya Negara yang kini masih menjabat sebagai Walikota Denpasar belum lama ini di Denpasar.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, yang disebut-sebut sebagai calon incumbent (petahana) untuk Pilgub Bali 2024, Wayan Koster tak ingin berkomentar terkait maraknya sosialisasi Giri Prasta.
Tampaknya Wayan Koster lebih ingin berkonsentrasi mengurus partai yang masih dalam tanggungjawabnya.

Dikatakan, rekomendasi untuk maju sebagai calon gubernur sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Dikatakan bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang sudah berpengalaman dalam mengelola dinamika politik baik tingkat daerah maupun nasional. Ditegaskan, berbagai rujukan dan referensi tentu telah dikaji dan dimatangkan oleh DPP PDI Perjuangan.

Rujukan yang dimaksud antara lain, adanya prestasi dalam Pemilu Legislatif, di mana dalam Pemilu Legislatif Februari lalu, PDI Perjuangan menyapu bersih seluruh kabupaten di Bali.

Selain itu, kata Koster, PDI Perjuangan nyaris tidak punya tradisi atau kultur politik untuk memberikan kesempatan hanya satu periode kepada kepala daerah, provinsi maupun kabupaten/kota. Termasuk yang di Bali pasangan Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Koster-Ace) yang merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 tetap dianggap akan berlanjut pada kepemimpinan periode 2024-2029.

“Saya kasi tahu kalau saja ya. PDI Perjuangan jarang sekali hanya beri satu periode saja kepada seorang kepala daerah. Umumnya dua periode. Kecuali bila ada permasalahan politik yang sangat berat, atau tidak punya prestasi,” tegas Koster tanpa mau berpolemik lebih jauh. (213)

Editor: Ngurah Dibia